HomeInternasionalASEAN

22 Tahun Pisah dari Indonesia, Timor Leste Masih Bergelut dengan Kemiskinan

22 Tahun Pisah dari Indonesia, Timor Leste Masih Bergelut dengan Kemiskinan

SUARADEWAN.com — Negara Timor Leste yang 22 tahun silam adalah provinsi ke-27 Indonesia, saat ini masih bergelut dengan kemiskinan dan ekonomi yang tidak stabil. Bahkan harga-harga barang pun disana relatif lebih mahal dibandingkan saat masih bagian dari Indonesia.

Tingginya harga-harga barang di Timor Leste tak lain merupakan warisan dari gejolak politik dan ekonomi pasca-merdeka 22 tahun silam.

Sejak berpisah dari Indonesia, Timor Leste memilih menggunakan dollar AS sebagai mata uang resmi. Sejauh ini, Timor Leste adalah satu dari sedikit negara yang belum memiliki mata uang sendiri.

Dikutip dari laman Peacekeeping Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dollar AS dipilih sebagai mata uang resmi di Timor Leste sejak tahun 2000 dengan dikeluarkannya Regulation 2000/7 pada 24 Januari 2000.

Aturan tersebut berbunyi, bahwa semua transaksi resmi harus menggunakan dollar AS. Namun begitu, masyarakat masih diperbolehkan menggunakan mata uang lain yang juga masih beredar cukup banyak seperti rupiah, bath (Thailand), escudo (Portugis), dan dollar Australia.

Saat itu, United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) dan pemerintahan transisi Timor Leste beralasan, dollar AS dipilih karena mata uang tersebut stabil dan kuat serta diterima di seluruh dunia.

Keputusan itu kemudian disahkan oleh National Concultative Council (NCC) yang wewenang dan tugasnya mirip dengan MPR RI di Indonesia.

Baca Juga:  Pemilu Timor Leste, Pertarungan Eks-Diplomat dan Eks-Kombatan

Pada awal penerapan, penggunaan dollar AS menimbulkan gelojak di tengah masyarakat. Hal ini karena nilai dollar AS sangat tinggi untuk ukuran standar harga barang dan jasa di negara bekas koloni Portugis tersebut.

Menerapkan dollar AS sebagai mata uang resmi negara, membuat harga-harga barang dengan cepat melambung tinggi.

Namun pemerintah Timor Leste tidak bergeming, dan beranggapan bahwa penggunaan dollar AS tidak berpengaruh pada harga, namun masyarakatkah yang harus menyesuaikan melalui pengaturan jumlah barang atau jasa.

Sederhananya, harga beras apabila dibeli dengan rupiah adalah seharga Rp 5.000 per liter, bukan berarti setelah transisi harga beras 1 liternya kemudian dihargai 1 dollar AS.

Yang berlaku adalah, saat seorang membeli beras dengan mata uang sebesar 1 dollar AS, maka beras yang didapatkan harus lebih banyak dari 1 liter.

Selain itu, kenaikan harga-harga barang di masa transisi, menurut pemerintah, bukan karena penggunaan dollar AS, namun terjadi karena adanya prinsip pasar (permintaan dan penawaran).

Keputusan untuk mengadopsi dollar AS dibuat oleh PBB dan pemerintah Timor Leste untuk menyelamatkan negara dari ketidakstabilan politik dan ekonomi.

Adopsi dolar membuatnya lebih mudah untuk investor asing untuk berdagang dan melakukan bisnis di negara tersebut.

Baca Juga:  Rombongan Study Banding Republik Demokratik Timor Leste Kunjungi Puspemkot Tangsel

Turis Amerika hanya perlu membawa uang mereka ke negara itu dan membelanjakannya dengan cara apa pun yang mereka inginkan.

Selain itu, ada jenis uang bernama Centavo yang dipakai sebagai alat pembayaran berbentuk koin, tapi diproduksi dan dipasok langsung dari Portugal.

Sementara uang dollar AS disuplai secara langsung dari Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed sejak tahun 2000.

Baik PBB maupun pemerintahan transisi, saat itu mengklaim bahwa penggunaan dolar AS hanya dilakukan selama dua hingga tiga tahun setelah merdeka dari Indonesia.

Namun, pada praktiknya aturan tersebut masih berlaku sampai sekarang. Hingga kini Timor Leste masih menggunakan dollar AS sebagai mata uang resminya.

Mata uang rupiah sendiri masih marak digunakan di Timur Leste, terutama daerah yang berbatasan dengan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara beberapa penduduk Timor Leste di pedesaan, masih memilih menggunakan barter.

Meski secara teori penggunaan dollar AS bisa menguntungkan Timor Leste, namun pada kenyataannya kondisi ekonomi negara tersebut masih belum stabil. Harga-harga barang pun relatif lebih mahal dibandingkan saat masih menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Sementara program mempersiapkan mata uang sendiri tak masuk dalam agenda prioritas pemerintah. (red/kom)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0