HomeDPR RI

3 Alasan Mengapa Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK Cacat Hukum

3 Alasan Mengapa Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK Cacat Hukum

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Berdasarkan hasil kajian dari 132 pakar hukum tata negara di Indonesia, disimpulkan bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap KPK cacat hukum.

Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Mahfud MD.

Menurutnya, kecacatan hukum dari Pansus Angket tersebut bersumber dari tiga faktor atau alasan. Di antaranya adalah subjek, objek, dan presedur yang keliru.

“Pertama, subjeknya yang keliru. Kedua, karena objeknya yang juga keliru. Ketiga, prosedurnya salah kaprah,” terang mantan Ketua MK ini di gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Secara historis, lanjut Mahfud, hak angket sebelumnya hanya untuk pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintahan. Jadi, ketika DPR mengawasi lembaga-lembaga non pemerintah seperti KPK, maka di sini terjadi kekeliruan pada si subjek.

“Itu satu dari sudut sejarah,” ujar Mahfud.

Dari sudut pandang semantik, tambahnya, kalimatnya jelas dalam Pasal 79 ayat 3 UU MD3 yang menyatakan bahwa hak angket itu untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah.

Baca Juga:  Hadir Sebagai Ahli, Yusril Tegaskan Bersikap Netral Soal Angket KPK

Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa yang termasuk dari objek angket adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Jaksa Agung, Kapolri, dan lembaga pemerintah non kementerian, seperti Basarnas, LIPI, Wantimpres.

“Di luar itu, seperti KPK, itu bukan lembaga pemerintah,” tegasnya.

Selanjutnya, prosedur pembentukan pansus sendiri melanggar undang-undang. Di saat pengetokan hak angket, masih ada pihak yang tidak setuju. Tapi entah kenapa, dalam keadaan yang belum bulat, voting untuk angket diputuskan.

“Nah, itu dianggap sebagai manipulasi persidangan,” imbuh Mahfud.

Diterangkan pula bahwa baru ada 8 fraksi yang mengamini hak anget. Padahal, menurtu Pasal 201 ayat 3 UU MD3, semua fraksi harus ada dalam pansus.

“Karena ini dipaksakan, artinya pembentukan pansus telah menyalahi prosedur yang ada,” jelasnya.

Baca Juga:  Hari Terakhir Kampanye, Mahfud MD: Sanksi Masih Tetap Ada Bagi Mereka yang Melanggar

Di luar dari 3 alasan tersebut, yakni subjek, objek, dan prosedur yang keliru, isi dari angket itu sendiri masih salah. Merujuk undang-undang kembali, disebutkan bahwa materi hak angket itu menyangkut satu hal penting, hal strategis, dan punya pengaruh luas di tengah masyarakat.

“Kalau ini (angket terhadap KPK) pentingnya apa? Urusan pengakuan Miryam yang mengaku ditekan itu kan hal biasa saja. Enggak ada hal yang gawat di situ. Dan itu sudah dibuktikan di sidang praperadilan bahwa itu benar,” tandas Mahfud.

Kemudian dilihat dari sisi strategisnya, lanjut Mahfud, sama sekali tak ada pengaruh luas terhadap masyarakat.

“Masyarakat menilai pemeriksaan terhadap Miryam ini hal yang biasa. Kalau DPR berpikir itu bukan hanya soal Miryam tapi ada soal lain, itu tidak boleh. Karena hak angket itu harus fokus,” tambahnya. (ms)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: