HomeInternasionalAsia-Afrika-Pasifik

4 Tuntutan Masyarakat di Canberra untuk Keadilan Indonesia

4 Tuntutan Masyarakat di Canberra untuk Keadilan Indonesia

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Demi tegaknya keadilan hukum di Indonesia, sejumlah orang yang tergabung dalam Komunitas Masyarakaat Indonesia di Canberra melakukan “Aksi Solidaritas untuk Keadilan Indonesia”.

Dalam aksi tersebut, yang sebelumnya juga terselenggara di berbagai wilayah Indonesia, terlibat di dalamnya masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti budayawan, akademisi, mahasiswa, profesional, hingga ibu rumah tangga.

“Kami bukan anggota partai, kami merupakan masyarakat Indonesia yang peduli akan keberlangsungan Indonesia yang beraneka ragam, penuh toleransi,” terang salah satu penggagas aksinya, Leila Setiono, Minggu (14/5/2017).

Adapun tuntutan yang mereka usung, terdiri dari empat hal, di antaranya mengecam politisasi agama di berbagai daerah. Ini nyata terlihat di masa-masa Pilkada DKI Jakarta 2017 kemarin.

Baca Juga:  Tuntut Penghapusan Pasal Penistaan Agama, Ahokers Canberra Gelar Aksi Solidaritas

Di samping itu, mereka juga menuntut untuk tidak ada lagi politisasi dan penggunaan isu agama dalam kampanye Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Tuntutan ini wajar mengingat praktik sebelumnya begitu gencar dan sangat meresahkan.

Hal lainnya yang juga dituntut dalam Aksi Solidaritas untuk Keadilan Indonesia ini adalah menuntut pemerintah Indonesia memproses hukum tindak kekerasan verbal dan nonverbal.

Jelas, tuntutan ini dipicu oleh maraknya tindak kekerasan yang melulu diarahkan kepada satu golongan masyarakat tertentu di Indonesia, seperti golongan Tionghoa, termasuk pula pendukung dan simpatisan Ahok di masa-masa Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Baca Juga:  Tuntut Penghapusan Pasal Penistaan Agama, Ahokers Canberra Gelar Aksi Solidaritas

Terakhir, mereka menghimbau mempertahankan Pancasila serta UUD 1945 sebagai dasar konstitusi negara yang melindungi hak asasi manusia, menghormati kebebasan beragama dan toleransi antargolongan.

Ini ada hubungannya dengan aksi-aksi penghancuran keutuhan bangsa dari dalam, seperti marak dilakoni oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akhir-akhir ini.

“Masyarakat Indonesia di Canberra mendukung pemerintahan Jokowi untuk memberantas gerakan dan organisasi ekstrimis dan intoleran yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,” lanjut salah satu peserta aksi lainnya, Adhitya Gautama. (ms/cn)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: