HomeNasionalEkonomi

44 Tahun Tak Setor ke Negara, Pengambilalihan TMII Oleh Pemerintah Didukung DPR

44 Tahun Tak Setor ke Negara, Pengambilalihan TMII Oleh Pemerintah Didukung DPR

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Berakhir sudah pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) oleh Yayasan Harapan Kita bentukan Tien Soeharto yang berlangsung selama 44 tahun.

Kini pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara, mengambil alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita melalui Perpres Nomor 19 Tahun 2021.

Mensesneg Pratikno mengatakan, selanjutnya Kemensetneg membentuk tim transisi untuk menangani proses transisi pengelolaan dari Yayasan Harapan Kita kepada pemerintah.

Pratikno menjelaskan, berdasarkan valuasi Kemensetneg dan Kemenkeu, TMII yang memiliki luas 146,7 hektare memiliki nilai sekitar Rp 20 triliun.

“Berdasarkan perhitungan Kemensetneg dan Kemenkeu valuasinya waktu tahun 2018 sebesar Rp 20 triliun. Jadi mungkin harga pasar bisa jauh lebih dari itu untuk saat ini apalagi nanti pasca pandemi,” jelas Pratikno saat konferensi pers virtual.

Kemensetneg menyebutkan salah satu alasan dikembalikannya pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita ke Kemensetneg karena rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar kualitas pengelolaan aset negara menjadi lebih baik.

Wisatawan mengunjungi anjungan Provinsi Bali di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menilai kebijakan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengambilalih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita merupakan langkah strategis pemerintah dalam pengelolaan aset negara.

Baca Juga:  Presiden Diminta Untuk Kunjungan Kerja ke Lapas dan Rutan

“Kebijakan pemerintah tersebut sangat strategis karena segala aset negara kalau dikelola dengan baik dan hasilnya masuk ke kas negara tentu akan berguna untuk membangun negara ini,” kata Junimart di Jakarta, Jumat (9/4/2021). Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah tersebut, karena merupakan langkah terobosan yang harus diapresiasi sehingga pengelolaan TMII murni dikelola oleh pemerintah.

Dikatakannya, pengelolaan TMII selama ini berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 51 tahun 1977 yang memberikan pengelolaan TMI kepada Yayasan Harapan Kita. “Pengelolaan TMII selama ini diberikan pada Yayasan Harapan Kita yang notabene hasilnya tidak pernah disetorkan kepada negara, padahal merupakan aset negara dan tercatat di Setneg,” ujarnya.

Baca Juga:  Hari Pertama Lebaran, 1.475 Mobil dan 2.207 Motor Masuk TMII

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu berharap Kemensetneg tidak berhenti dalam mengambilalih pengelolaan aset negara sehingga harus diinventarisasi secara baik agar bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Ia mencontohkan, pengelolaan kompleks Kemayoran dan Gelora Bung Karno seharusnya tidak perlu diperpanjang dan diambilalih pengelolaannya oleh negara. “Kita tahu tidak ada hasil yang signifikan, kenapa tidak dikelola oleh negara, misalnya, dibuat menjadi taman hijau sehingga bermanfaat untuk masyarakat,” tuturnya. (ku/parle)

Comment