HomeHankam

5 Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia

5 Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas terhadap organisasi pengusung Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Dalam konperensi persnya, Menteri Koordiator Bidang politik, hukum dan HAM, Wiranto, menyampaikan 5 poin alasan pembubaran organisasi yang diduga kuat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tersebut.

“Aktifitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat, yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI,” kata Wiranto saat membacakan salah satu poin pembubaran HTI di kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017).

Baca Juga:  Tiga Tawaran Cara Meredam Hizbut Tahrir di Indonesia

Berikut adalah 5 poin alasan Pemerintah membubarkan HTI:

  1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
  2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tenang Ormas.
  3. Aktifitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat, yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.
  4. Mencermati berbagai pertimbangan di atas, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langah hukum secara tegas untuk membuubarkan HTI.
  5. Keputusan ini diambilbukan berart pemerintah anti terhadap ormas Islam, naun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Baca Juga:  Dukung NKRI Berasas Pancasila, KH Maimoen Zubair: Khilafah Sudah Mati

Dalam Koperensi pers tersebut, Wiranto tampak didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM yasonna Laoly, Kepolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan sejumlah pejabat lainnya. (za/tr)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: