5 Arahan Ma’ruf Amin untuk Pengembangan Mal Pelayanan Publik

SUARADEWAN.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin Menghadiri acara Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik dan Peresmian 26 Mal Pelayanan Publik (MPP) di Istana Wapres, Jakarta, Senin (5/12).

Dalam acara tersebut Ma’ruf Amin memberikan lima saran kepada lembaga terkait.

“Secara khusus saya menyampaikan 5 (lima) arahan kepada lembaga terkait untuk mengembangkan MPP agar kualitas layanan publik dapat semakin meningkat,” tulis Ma’ruf Amin dalam akun facebook-nya.

Arahan pertama Ma’ruf ditujukan kepada Kementerian PANRB agar segara membuat rumusan dan terobosan MPP yang lebih dinamis dengan memanfaatkan platform digital. Sedangkan yang kedua, ditujukan kepada Kementerian Investasi agar menyempurnakan Sistem Perizinan.

“Pertama, Kementerian PANRB segera rumuskan dan laksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis melalui platform digital. Kedua, Kementerian Investasi harus menyempurnakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS),” paparnya.

Daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah, kata Ma’ruf, harus mendapat perhatian lebih. Lalu, untuk para pemimpin daerah, dia berharap, supaya bisa mengintegrasikan layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi satu kesatuan. Itulah poin ketiga dan keempat arahannya.

“Ketiga, bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah harus mendapat perhatian lebih melalui tambahan anggaran. Keempat, Bagi para pemimpin daerah diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi satu kesatuan dalam MPP yang telah dibangun,” ujarnya.

“Dan, kelima, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Menteri Dalam Negeri bersama Sekretaris Eksekutif KPRBN agar menyelesaikan Desain MPP Digital sehingga dapat diadopsi di berbagai daerah,” sambung Ma’ruf.

Dalam upaya memperkuat peran birokrasi, Ma’ruf menyampaikan bahwa program MPP perlu dorongan. Hal itu menurutnya, dapat mendukung agenda prioritas nasional.

“Program MPP perlu didorong untuk memperkuat peran birokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional,” pungkasnya. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90