oleh

Ada Apa di Balik Usulan “AHOK GATE”?

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Empat Fraksi di DPR RI Senin (13/2) resmi mengajukan hak angket dewan terkait dengan pengaktifan kembali Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo, yang dalam penilaian keempat fraksi tersebut ada dugaan pelanggaran Undang-Undang, sebab sebagaimana diketahui Ahok saat ini berstatus sebagai terdakwa dalam kasus penistaan agama.

Empat Fraksi tersebut dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Fraksi Gerindra mengumpulkan 22 tanda tangan anggota, Partai Demokrat 42 anggota, PAN 10 anggota, dan PKS 16 anggota, total sudah 90 Anggota DPR RI yang meneken usul hak angket ‘Ahok Gate’ terkait status terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama yang kini aktif sebagai Gubernur DKI lagi

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, pengguliran hak angket tersebut bertujuan agar Pemerintah bisa menjelaskan landasan hukum yang dipakai terkait pengaktifan kembali Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, padahal saat ini yang bersangkutan berstatus sebagai terdakwa.

“Kami resmi menggulirkan Hak Angket Dewan ini agar Pemerintah bisa menjelaskan kepada publik tentang landasan hukum pengangkatan kembali Saudara Ahok, sehingga jelas dan tidak ada kesimpangsiuran,” kata Politikus PKS ini, Senin (13/2).

Hal senada juga disampaikan oleh politikus dari partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Menurutnya ada tiga poin yang mendorong Fraksi Gerindra mengusulkan hak angket. Pertama terkait dugaan pelanggaran terhadap kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU Pemerintahan Daerah. Kedua, ada yurispurindensi yang selama ini berlangsung terkait kasus-kasus pemberhentian gubernur bahkan ada yang belum masuk pengadilan sudah diberhentikan. Misalnya gubernur Banten, Sumatera Utara dan Riau. Ketiga, terkait janji Mendagri yang akan memberhentikan Ahok setelah selesai masa cutinya.

Ketua Umum Partai Gerindara Probowo Subianto, juga mendukung penuh inisiatif dari fraksi partainya tersebut. “Pak Prabowo welcome dengan inisiatif ini,” kata Fadli Zon menerangkan sikap Prabowo, Senin (13/2).

Sebagaimana diketahui, pengajuan Hak Angket menurut Undang-Undang harus diajukan setidaknya oleh 25 anggota DPR dari dua Fraksi. Sebelumnya 13 orang dari Fraksi Gerindra sudah sepakat dan menandatangani usulan hak angket yang disebut sebagai ’Ahok Gate’ tersebut. Fadli Zon yakin Pansus Angket Ahok Gate atau “Hak Angket Ahok” akan segera terbentuk, untuk itu keempat Fraksi yang mendukung akan menggalang dukungan anggota DPR dari fraksi lainnya agar Hak Angket tersebut dapat segera diproses secara kelembagaan DPR.

Mereka juga berencana untuk menggunakan Hak Angket guna melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain oleh DPR RI, persoalan pengaktifan Ahok sebagai Gubernur DKI padahal yang bersangkutan berstatus terdakwa ini juga mendapat respon tegas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Sebagian besar politikus di Kebun Sirih tersebut dikabarkan bersepakat untuk memboikot seluruh rapat dan agenda yang berkaitan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). “Kita sepakat tidak mengakui seluruh kebijakan yang ditandatangani Ahok. Kita juga akan memboikot rapat-rapat dengan Ahok, termasuk rapat paripurna,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Jakarta, Senin (13/2).

Menurut Taufik, seorang terdakwa seharusnya diberhentikan sementara ketika terancam hukuman di atas lima tahun, seperti yang tertuang dalam pasal 83 ayat 1 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Jika DPRD DKI Jakarta tetap mengakui Ahok sebagai Gubernur yang aktif, itu sama saja artinya dengan DPRD melanggar undang-undang.

Apa Istimewanya Persoalan Cuti Ahok?

Mengingat polemik yang cukup ramai terkait persoalan cuti Ahok ini, muncul dugaan ada hal yang istimewa pada kasus atau diri Ahok. Sebagian kalangan berpendapat bahwa Ahok seolah mendapat pengistimewaan hukum, merujuk pada perlakuan penegak hukum yang mereka nilai terkesan tidak wajar saat ahok terkena kasus penistaan Agama.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Habib Aboe Bakar Al-Habsy mengkonfirmasi hal tersebut. Pihaknya bahkan sedang mempelajari dan meyiapkan instrumen yang diperlukan untuk merepon hal yang ia sebut sebagai keresahan publik itu. “Kami sudah menangkap keresahan publik, seolah ada pengistimewaan hukum yang diberikan kepada Ahok,” katanya di Jakarta, Senin (13/2).

Menurutnya, masyarakat dibuat terheran-heran dengan proses kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, yang berbeda sekali dengan semua kasus penistaan lain di Indonesia. “Masyarakat menganggap susah sekali orang ini (Ahok) menjadi tersangka. Setelah ada demo besar (Aksi 411) baru ditersangkakan, meskipun tidak ditahan,” kata Habib.

Setelah status Ahok naik menjadi terdakwa pun, lanjut Habib, ia tidak juga dinonaktifkan dari posisi Gubernur DKI Jakarta sebagaimana kepala daerah lain yang menjadi terdakwa. Hal inilah menurutnya yang menjadi penyebab masyarkat menilai bahwa Ahok seolah kebal hukum dan diistimewakan.

“Misalkan saja Walikota Probolinggo HM Suhadak diberhentikan, atau Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi pada Rabu 30 November 2016 setelah BNN menetapkannya sebagai tersangka. Kemudian Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho juga diberhentikan sementara karena tersangkut kasus penyuapan, demikian juga Ratu Atut Chosiyah diberhentikan sementara oleh Mendagri setelah menjadi terdakwa kasus penyuapan terhadap mantan Ketua MK, Akil Mochtar‎,” terang Habib.

Sementara itu, menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, pengusulan hak angket untuk menyikapi keputusan Kementrian Dalam Negeri yang tidak menonaktifkan Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI sangat dominan muatan politisnya. Dan hal itu tidak terlepas dari konteks Pilkada DKI. Seperti misalnya keterlibatan Fraksi yang mendukung salah satu pasangan calon Gubernur DKI Jakarta, seperti Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS.

“Saya kira ketika DPR selalu nampak penuh semangat mau menggunakan hak Angket mereka, pada saat yang sama mereka sedang mempunyai kepentingan politik tertentu,” ungkap Karus.

Ia mengimbau DPR untuk lebih bijak dan menyerahkan sepenuhnya kasus Ahok pada penegak hukum, supaya DPR tidak ikut menjadi bagian dari masalah dan menambah beban dengan wacana-wacana yang hanya membuat situasi tambah gaduh.

Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, merespon wacana hak angket DPR untuk Ahok itu dengan santai. Menurutnya, hak angket merupakan ranahnya DPR selaku lembaga legislatif, dan ia merasa bahwa dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, seluruh kepala daerah yang menjadi terdakwa harus dinonaktifkan. Namun terkait kasus Ahok Tjahyo mengatakan berpegang teguh pada dakwaan alternatif yakni pasal 156 huruf a atau pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Sebagaimana statement yang saya sampaikan, ini kan register pengadilan yang kami terima ini dakwaannya alternatif. Itu saja. Masih alternatif,” katanya di Jakarta, Senin (13/2).

Pasal 156 huruf a dan pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud tersebut berbunyi antara lain; menurut Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Sementara menurut Pasal 156 a KUHP, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. (ZA)

Baca Juga:  Hak Angket KPK dan Lemahnya Nalar Anggota DPR RI
Baca Juga:  Perppu No. 1 Tahun 2020 Jadi UU, MUI: DPR Cuma Singa Ompong

Komentar

Berita Lainnya