JAKARTA, SUARADEWAN.com – Aliansi Bela Garuda (ABG) mendukung pemerintah untuk mengambil langkah tegas memecat mantan Menpora era Presiden SBY, Adhyaksa Dault, dari jabatannya saat ini sebagai Ketua Kwarnas Pramuka.
Pasalnya, menurut ABG, Adhyaksa sudah jelas mengkhianati Pancasila dan NKRI dengan mendukung gerakan politik pengusung Khilafah yang anti Pancasila, yakni Hizbut Tahrir Indonesia.
“Bahkan sangat jelas keterlibatan Adyaksa Dault dalam gerakan ini. Lebih buruk lagi yang bersangkutan adalah Ketua Kwarnas Pramuka,” kata salah seoorang pimpinan ABG, Marwan, dalam pernyataan tertulisnya yang diterima SuaraDewan.com, Selasa (30/5).
Menurut Marwan, Pramuka merupakan salah satu gladi kepanduan bagi dan oleh kaum muda. Dengan menjabatnya Adhyaksa Dault disana, sangat mungkin yang bersangkutan melakukan pembelokan nilai nilai dan norma yang diarahkan menuju ke idiologi anti Pancasila yang dianut Adhyaksa Dault.
“Jika ini terjadi, Pancasila telah terkhianati,” tegas Marwan.
Terkait hal itu, ABG menyerukan tidak hanya Adyaksa Dault, melainkan negara juga harus bersih-bersih dari semua unsur yang menentang Pancasila di semua lapisan, baik di lingkup pejabat negara di pusat maupun daerah, di birokrasi, kampus, pejabat kampus dan institusi strategis lainnya.
“NKRI merupakan Darul Ahdi dimana negara tempat kita menyusun konsensus nasional. Indonesia berdiri atas konsensus yang dilandasi atas realitas yg beragam. Keberagaman dan perbedaan telah berhasil dipertemukan dalam Pancasila,” papar Marwan.
Menurut Marwan, Pancasila adalah konsensus final, dan merupakan tugas kita bersama untuk menegakkan Darul Syahada dimana semua elemen bangsa wajib mengisinya dan turut memperjuangkan negara berdaulat, maju, makmur, berkeadilan dan bermartabat.
“Pancasila adalah staatfundamental norm, weltanchauuung, philosophy grondslag. Ini harus semakin dihayati dan dijadikan pegangan untuk menegakkan kedaulatan negeri ini,” tukasnya.
Diterangkan Marwan, jika belakangan ini muncul paham lain di luar Pancasila yang ingin menumpang hidup di NKRI, itu menunjukkan bahwa pikiran, hati, dan perilaku penganutnya masih tidak memahami atau mendasarkan diri pada pancasila.
“Hal tersebutlah yang menjadikan negara ini semakin jauh dari nilai nilai Pancasila. Bahkan paham itu lah yang menjadi hambatan bagi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.
“Sebutlah perilaku menyusun idiologi sendiri dan kelompoknya, perilaku diskriminatif tanpa menghargai pluralitas, perilaku ingin menang dan memperkaya diri sendiri, kesrakahan kuasa dan perilaku koruptif. Semua itu jelas membahayakan negara dan bangsa. Semua itu telah mengkianati Pancasila,” sambung Marwan.
Masih menurut Marwan, pembubaran organisasi anti Pancasila seperti HTI adalah pintu pembuka yang menunjukkan bahwa negara sudah bertindak tegas dalam mengawal dan menegakkan Pancasila.
Meskipun begitu, ia juga mengakui bahwa pembiaran yang terjadi sejak era reformasi telah memberikan angin segara bagi HTI untuk berkembang luas, termasuk mewabah ke lingkup para pejabat daerah hingga pusat termasuk civitas kampus.
“Mahasiswa, rektor dan pejabat struktural kampus, wakil rakyat dan insitusi kebudayaan strategis lainnya. Mungkin juga mereka membangun basis basis ekonomi yang menurut mereka sejalan dengan cita citanya,” ungkap Marwan. (za)
