DPR RI  

Agun Dituduh Berlindung Dibalik Pansus, Ini Jawaban Anak Buah Setnov

JAKARTA, SUARADEWAN.com- DPR membentuk Pansus Hak Angket KPK untuk menjalankan tugas konstitusional yaitu penyelidikan terhadap kinerja KPK. Tetapi pada perjalanannya Pansus justeru diserang dengan pernyataan-pernyataan di media massa yang dibuat oleh KPK, sejumlah akademisi, kelompok dan LSM yang sudah berafiliasi dan bekerja sama dengan KPK selama ini.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agun Gunandjar Sudarsa menyesalkan pernyataan bahwa KPK dan pendukungnya tersebut, menyatakan bahwa Pansus tidak sah, tidak sesuai UU MD3, dan KPK bukan objek angket karena KPK koasi yudikatif, jadi Pansus berniat mengadu KPK dengan Polri, Kejaksaan dan Presiden.

“Saya sebagai saksi dalam kasus E-KTP dituding mangkir dari panggilan KPK dan berlindung dibalik Pansus,” kata Agun dalam pernyataan, Jumat (14/7).

Tetapi lanjutnya, fakta menunjukan, pansus dimuat dalam berita negara dan dia (Agun) sebagai saksi bersikap patuh, taat dan menjalani pro yustisia di KPK. “Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017, saya datang ke KPK dan diperiksa penyidik KPK, dan bersikap kooperatif,” ujar Politisi Golkar ini.

Menurutnya, sadar atau tidak, KPK dan para pendukungnya sedang “membajak” hak-hak Pansus, karena telah mengalihkan dan memindahkan permasalahan yang menjadi domain Pansus menjadi diluar dari mekanisme formil, sebagaimana konstitusi dan UU mengaturnya.

“Bermain di tataran opini, KPK dan para pendukungnya jadi lebih mirip politisi,” ucapnya.

Lebih menarik lagi kata Agun, KPK menerapkan standar ganda dalam bersikap. Di satu sisi mengatakan independen, tapi di sisi lain meminta Presiden untuk intervensi. Sementara di satu sisi lain, mengatakan KPK koasi yudikatif (agar tidak termasuk objek hak angket ), tapi di sisi lain berlindung dibawah eksekutif.

Ironisnya lagi, para pendukung KPK menyatakan narasumber Pansus tidak objektif, karena YIM dan RAS (Romi,red) pernah menjadi ahli untuk tersangka KPK, tapi bagaimanapun pansus punya kesempatan objektif dihadapan KPK.

“Jika KPK bersikap menolak keberadaan Pansus dengan bersandar pada pendapat pakar dan sejumlah dukungan untuk tolak Pansus. Padahal sebagai penyelenggara negara mestinya KPK lebih terikat pada hukum negara, bukan pada pendapat pakar yang subjektif,” tandasnya.  (yp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90