JAKARTA, SUARADEWAN.com – Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri Annual Policy Dialogue 2022 yang diadakan di Jerman pada tanggal 31 Oktober hingga 1 November 2022. Pertemuan tersebut mendiskusikan masalah pangan, krisis energi, dan keuangan yang melanda dunia tahun 2022.
Peserta yang hadir merupakan tokoh-tokoh berpengaruh, termasuk para pemimpin dan pemangku kebijakan, organisasi multilateral, pebisnis dan akademisi, dan para ahli yang berasal dari negara-negara demokratis. Semuanya berjumlah 40 peserta. Salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono.
Agus Harimurti adalah putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau pernah mencalonkan diri sebagai gubernur untuk DKI. Beliau juga meraih banyak penghargaan dalam pendidikan dan karirnya dalam militer. Antara lain Garuda Trisakti Tarunatama Emas saat berada di SMA Taruna Nusantara, Trisakti Wiratama I dan II saat pendidikan akademi militer, merupakan lulusan terbaik Combat Intel 2001.
Di tingkat internasional, ia meraih 3 penghargaan sekaligus: Distinguish International Honour Graduated, Medali The Order of Saint Maurice, dan The Commandants List dari sekolah militer Angkatan Darat di Fort Benning, Georgia, Amerika Serikat pada tahun 2012. Ia juga memperoleh lencana internasional dari Deputi Komandan CGSC Mayor Jenderal Hughes pada tahun 2015.
Pertemuan yang digagas oleh Club de Madrid, komunitas internasional untuk demokrasi yang dibentuk oleh 72 negara, termasuk negara yang menerima Nobel Perdamaian. Dan bekerja sama dengan Liz Mohn Center, yang dimiliki oleh pengusaha dan miliarder Jerman Liz Mohn.
Program ini membicarakan antara lain dampak perang Ukraina yang telah menewaskan ribuan penduduk dan menyebabkan gelombang besar gangguan ekonomi global, harga bahan baku energi, dan pangan. Organisasi multilateral PBB juga mendapat kritik dalam diskusi ini karena tidak efektif dalam menangani permasalahan.
Diskusi menghasilkan putusan yaitu bahwa perang Ukraina harus dihentikan. PBB juga harus memperbaiki sistem dan sikap sehingga dapat lebih terbuka kepada semua negara. Untuk itu hak veto dalam PBB harus lebih dibatasi untuk meningkatkan kredibilitas organisasi. Hal ini untuk menjada perdamaian dan keamanan internasional.
Di samping itu juga disepakati akan dilakukan upaya-upaya pemulihan distribusi makanan dan pupuk untuk menjamin keterjangkauan harga pangan global. Dan pengelolaan pertanian harus diubah dari sistem ekstraktif ke regeneratif.
Hal ketiga yang disepakati adalah perlunya restrukturisasi hutang secara holistik. Suku bunga yang diperingan, waktu pengembalian yang diperpanjang, dan keringanan seperti konversi pinjaman ke dalam hibah akan sangat membantu pemulihan ekonomi global. Walaupun tentu masih ada penarikan hutang dalam jumlah besar dengan pertimbangan khusus.
Mengenai isu lingkungan disebutkan bahwa setiap negara harus mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 44% persen pada tahun 2030 untuk menetralkan jumlah karbon di udara pada tahun 2050. Kompensasi dari kegiatan industri terhadap perubahan iklim juga harus dilakukan untuk mengatasi kerugian yang ikut diderita negara kurang berkembang.***
