oleh

Ahmad Muzani: Pidato SBY adalah Peringatan

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Pidato Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemarin (7/2) dinilai oleh anggota Komisi I DPR Ahmad Muzani sebagai peringatan yang patut untuk diperhatikan bersama.

Seperti diketahui, SBY dalam pidato politiknya di JCC Senayan, Jakarta, menghimbau kepada Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian RI untuk bersikap netral di Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Memang saya juga mendengar berita-berita yang kurang sedap. Mudah-mudahan berita itu tidak benar. Tetapi, kalau sampai TNI, Polri dan BIN tidak netral, sayalah orang yang paling sedih. Sebagaimana saudara ketahu, saya adalah salah satu pelaku utama reformasi TNI & Polri. Agenda penting dari reformasi adalah berhentinya TNI & Polri dari politik praktis, atau politik kekuasaan,” tegas SBY dalam pidatonya di acara Dies Natalis Partai Demokrat.

Hal inilah yang mengundang Ahmad Muzani untuk menghimbaunya kembali sebagai hal yang harus benar-benar menjadi perhatian.

“Lembaga terkait saya kira (harus) memperhatikan peringatan dari Pak SBY,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Sebagai seorang purnawiran senior, dan selaku mantan Presiden, SBY tidak ingin kalua TNI, Polri dan BIN bertindak salah serta menghinatai sumpahnya sebagai bhayangkari negara. Karenanya, bagi SBY, para aparat negara tersebut tidaklah boleh tergoda oleh kekuasaan sesaat, merusak sendi-sendi keprajuritan dan kepolisian luhur, mendidik dan mengajari hal-hal yang tidak benar kepada prajurit. Netrallah, imbuhnya, dalam setiap pemilu nasional dan juga pilkada.

“Saya kira sebagai sebuah peringatan dini, itu baik. Gerindra sendiri juga punya kekhawatiran sama terkait netralitas aparat dalam pemilu dan pilkada. Hal ini menimbulkan kesan pilih kasih maupun perbedaan perlakuan,” tambah Muzani. (ms)

Baca Juga:  Gerindra Berubah Sikap Soal Pansus Angket KPK
Baca Juga:  Mulan Jameela: Utang Sebesar Rp694 T Berpotensi Ganggu Kinerja PLN

Komentar

Berita Lainnya