JAKARTA, SUARADEWAN.com – Kedua pasangan calon untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran dua, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno , dinilai tak punya program kerja. Hal ini diungkapkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.
Adapun program kerja yang dimaksud adalah yang berstandar hak asasi manusia (HAM). Baik Ahok-Djarot maupun Anies-Sandi, kedunya dipandang tak memenuhi unsur tersebut dalam program-program kerjanya yang ditawarkan dalam kampanye politiknya selama ini.
Meski keduanya punya program bantuan kepada penyadang disabilitas, tetapi menurut LBH, program tersebut tetap tak mencerminkan pemenuhan HAM.
“Program itu lebih tampak sebagai program amal. Saya tidak melihat adanya pemenuhan HAM dari program itu,” ungkap Pengacara Publik dan Kepala Divisi Advokasi LBH Jakarta Yunita di Gedung LBH, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2017).
Menurutnya, HAM bukanlah program yang berdasar pada kebaikan hati, melainkan keharusan yang harus dipenuhi, bahkan oleh negara sekalipun.
“Pemenuhan HAM bukan berupa charity base. HAM ada aspek kepedulian yang seharusnya dipenuhi negara, bukan hanya penawaran berpolitik,” tegas Yunita.
Yunita juga menyinggung soal program “Rumah Tanpa DP (DP 0%)” milik paslon Anies-Sandi yang tak lebih sebagai skema pembiayaan belaka.
“Tidak tegas singgung HAM. Ini mengecewakan,” imbuhnya.
Seharusnya, tambah Yunita, pemerintah mesti melihat HAM sebagai kewajiban utama. Sayang, program kedua paslon tersebut tidak ada perhatian terhadap HAM.
Karena itu, ia pun menghimbau kepada masyarakat untuk lebih mendalami kembali program kerja kedua paslon sebelum benar-benar menjatuhkan pilihannya. Bahwa masyarakat pemilih tidak boleh terbuai dengan janji politik paslon di saat kampanye.
“Kami ingin ajak masyarakat mendalami program kerja. Tidak hanya programnya, tapi bagaimana nantinya mereka jalani itu. Jadi, bukan hanya janji kampanye,” harapnya. (ms)
