SUARADEWAN.com – Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakornas Transisi PC-PEN di Gedung AA Maramis, Jakarta (26/01/2023), mengatakan pemerintah terus mendorong vaksinasi COVID-19 hingga booster kedua untuk meningkatkan imunitas masyarakat.
“Dalam situasi masa transisi ini Satgas [Satuan Tugas Penanganan] COVID-19 tetap berjalan sampai masyarakat resilient. Vaksinasi booster tetap berjalan dan diberikan secara gratis booster kedua,” tutur Airlangga Hartarto.
Dituturkan Airlangga, pengawasan terhadap perkembangan COVID-19 dan potensi pandemi lainnya juga dilakukan Kementerian Kesehatan.
“Early warning indicator dan early warning system tetap dimonitor, dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Krisis manajemen protokol pandemi dapat diaktifkan kembali seandainya timbul permasalahan baru atas rekomendasi Kementerian Kesehatan,” jelas Airlangga.
Dalam perekonomian, lanjut Airlangga, Indonesia masih menghadapi situasi yang tak dapat diprediksi mengenai potensi resiko dan tantangan global.
Tetapi kementerian perekonomian sudah mengambil langkah antisipasi dengan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja.
Pengaturan devisa hasil ekspor juga dikelola sehingga dapat meminimalkan resiko melemahnya kondisi ekonomi yang disertai inflasi tinggi dan angka pengangguran yang meningkat.
“Beberapa langkah yang diambil yaitu Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan agar sektor keuangan resilient, kemudian Perpu Undang-Undang Cipta kerja.
Serta pengaturan devisa hasil ekspor yang diharapkan dapat memitigasi risiko stagflasi dengan kepastian hukum di tengah situasi yang tidak pasti.
Tentu ini untuk menghasilkan pertumbuhan menciptakan lapangan kerja serta stabilitas keuangan maupun nilai tukar,” tutur Airlangga Hartarto.
Airlangga Hartarto menyebutkan ia memperoleh enam pembelajaran dari penanganan pandemi Covid-19 selama dua tahun kemarin.
Pertama, kebijakan ‘gas dan rem’ untuk menyeimbangkan penanganan antara kesehatan dan pemulihan ekonomi.
“Di bawah kendali Bapak Presiden kombinasi kebijakan rem dan gas untuk menyeimbangkan antara kehidupan dan penghidupan terbukti sebagai langkah optimal dibandingkan langkah yang diambil negara lain. Ini langkah yang diambil tentu berani ambil risiko namun terukur,” kata Airlangga Hartarto.
Kedua, rencana anggaran yang fleksibel sehingga dapat meng-cover kepentingan darurat di tengah ketidakpastian global.
Ketiga, data yang akurat dan berkualitas yang dapat mendukung diputuskannya kebijakan yang tepat.
Keempat, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang rutin. Saat pandemi, pemerintah pusat selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah seminggu sekali.
“Koordinasi pemerintah pusat dan daerah dengan rapat yang hampir seminggu sekali dan kebijakan yang dikalibrasi setiap dua minggu selama tiga tahun,” tutur Airlangga Hartarto menjelaskan penanganan kebijakan pemerintah selama pandemi.
Pelajaran kelima, memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan. Salah satunya adalah aplikasi PeduliLindungi sebagai indikator warga yang telah mengikuti vaksinasi.
Untuk yang keenam, Airlangga Hartarto mengatakan,”Pandemi melahirkan inovasi, antara lain vaksin merah putih yang menghasilkan saat sekarang Inavac dan IndoVac yang sekarang dapat digunakan di dalam negeri.
Dan tentu ini membuat kemampuan kita menghadapi pandemi-pandemi berikutnya dengan kemampuan penelitian sampai dengan produksi (vaksin) di dalam negeri.” ***
