HomeSosial Budaya

Aksi Persekusi dan Sweeping Merusak Citra Negara Hukum

Aksi Persekusi dan Sweeping Merusak Citra Negara Hukum

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Aksi persekusi atau sweeping yang harus dilihat sebagai tindakan masyarakat sipil yang dapat meruntuhkan kekuatan dan wibawa negara di hadapan para korban. Maka, negara tidak boleh menoleransi aksi-aksi seperti itu. Siapa pun pelakunya, dan sebesar apa pun kekuatan yang mendukungnya, negara wajib merespons aksi persekusi dengan sikap dan tindakan yang tegas, pun lugas. Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo.

Menurutnya, jika aksi persekusi dan sweeping tidak segera dihentikan, akan terbangun persepsi negatif di benak publik. Pertama, negara akan diasumikan lemah dan kehilangan wibawa, karena ada orang atau sekumpulan warga sipil bisa bertindak semena-mena. Para korban akan merasa tidak terlindungi oleh negara.

Baca Juga:  Tercengang ‘The Wild One’, Komisi VIII DPR Dorong RUU Anti-LGBT Dibahas

“Padahal, sebagai negara hukum, negara menggenggam kewenangan mutlak untuk mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan memberi perlindungan maksimal kepada setiap warga negara,” kata Bamsoet (sapaan akrabnya), dalam keterangan persnya, Minggu (4/6).

Kedua, lanjut politisi golkar ini, masyarakat juga akan berasumsi bahwa di negara ini tidak ada kepastian hukum. Dikarenakan setiap masalah bisa diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa menurut cara dan pilihan tindakan masing-masing, tanpa harus memperdulikan hukum formal, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kalau sudah begitu, publik yang awam hukum pun akan berpendapat bahwa klaim Indonesia sebagai negara hukum tak lebih dari pepesan kosong,” ucapnya.

Ketiga dikatakannya, citra semua institusi dan instrumen penegak hukum akan buruk di mata masyarakat. Tak hanya bercitra buruk, tetapi masyarakat juga akan menilai bahwa institusi penegak hukum lemah, karena tidak mampu melindungi dan mengayomi masyarakat. Ironinya, kata dia, tidak mampu menangkal tindakan semena-mena yang dilakukan oknum atau sekumpulan orang.

Baca Juga:  Golkar Usulkan Pergantian Wakil Ketua MPR, Mahyudin: Pasti Ditolak

“Sangat mudah dimengerti bahwa menoleransi aksi-aksi persekusi, sekecil apa skala kasusnya, tidak hanya menyakiti para korban, tetapi pada gilirannya bisa menimbulkan kerusakan besar.Pembiaran atas aksi-aksi persekusi akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya.

Ia juga menilai, hukum material dan hukum formal akan kehilangan fungsi dan kekuatannya, karena kuasa untuk menetapkan sebuah kebenaran dan kesalahan, serta kuasa untuk menjatuhkan hukuman, ada dalam genggaman orang atau kumpulan warga yang bebas melancarkan aksi-aksi persekusi. (Yudi)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: