oleh

Aktivis Anti Korupsi Sulut Minta Kejati Tuntaskan Kasus Pemecah Ombak di Minut

MANADO, SUARADEWAN.com — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Manguni Indonesia (LMI), Senin, (25/1) kemarin mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar aksi solidaritas dan bertemu dengan Kepala Kejati (Kajati) Sulut, Dita Prawitaningsih SH MH.

Kedatangan mereka guna mempertanyakan perkembangan pemeriksaan kasus pemecah ombak di Kecamatan Likupang, Minahasa Utara (Minut). Aksi solidiritas bersama aktivis anti korupsi itu mengikuti protokol kesehatan covid-19 dan juga menjalani rapid test.

Ketua Umum DPP LMI, Tonaas Wangko Pendeta Hanny Pantouw STh menjelaskan, pertemuan bersama aktivis anti korupsi yakni Berty Lumempouw, Hendra Jacob dan Peps Kembuan, serta dua warga Minut, Johan Awuy dan Noris Tirajoh yang paling getol menyuarakan kasus korupsi pemecah ombak, untuk memberikan suport kepada Kejati Sulut.

“Putusan praperadilan menyebut masih ada 4 orang yang harus dijadikan tersangka yakni oknum Bupati Minut, oknum Kombes, oknum Kepala Dinas PU Minut dan adik dari Bupati Minut, yang saat ini sudah ditahan. Itu yang kami minta Kejati Sulut fokus tuntaskan,” terangnya.

Baca Juga:  Kapolda Sulut Kunjungi Bawaslu Koordinasi Kesiapan Pilgub

Lanjut Pdt Hanny, inti dari pertemuan itu juga untuk bersilaturahmi dengan Kajati Sulut yang belum lama menjabat, sekaligus menanyakan sejauh mana penanganan kasus pemecah ombak Minut.

“Kami mengapresiasi kinerja Kajati Sulut, terlebih mau menerima kami meski dalam kondisi pandemi covid-19. Ibu Kajati juga menginformasikan bahwa tetap mengusut kasus itu dan bersikap profesional seperti kasus yang lain. Bukti kinerja profesional tersebut yang baru-baru ini Kajati Sulut mengeksekusi adik dari Bupati Minut berinsial AMP,” tegasnya.

Pdt Hanny juga menjelaskan bahwa penanganan kasus pemecah ombak ini bukan karena tekanan dari pihak manapun, termasuk LMI dan aktivis anti korupsi.

Baca Juga:  Eks Direktur Penyidikan KPK Panca Putra Jadi Kapolda Sulawesi Utara

“Tadi kami meminta kepada Ibu Kajati bahwa sekalipun kami datang di sini dan menuntut penuntasan kasus pemecah ombak Likupang karena penanganannya sudah cukup lama, namun kajati dan jajarannya tidak boleh bekerja menangani kasus ini karena tekanan dari LMI maupun aktivis anti korupsi dan pihak-pihak lainnya,” beber pria yang dikenal akrab dengan para wartawan ini. (ale/*)

Komentar

Berita Lainnya