oleh

Aktivis HAM Minta Jokowi Dengarkan Suara Keluarga Aksi Kamisan

JAKARTA – Ketua bidang TPK dan TPPU Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Alvon Kurnia menilai diterimanya peserta Aksi Kamisan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka menunjukkan bahwa pemerintah mulai memperhatikan aksi para aktivis tersebut.

Menurut Alvon, diterimanya peserta aksi kamisan menandakan pemerintahan Jokowi bersungguh-sungguh ingin menuntaskan kasus pelanggaran HAM sebagai manifestasi program nawacita yang dijanjikannya.

“Meski sudah memperhatikannya dan komitmen dari jokowi, saya masih ragu,” ujar Alvon saat dihubungi, Jumat (1/6/2018).

Alvon meragukan kasus-kasus itu akan dituntaskan karena patut diduga kasus pelanggaran HAM yang disuarakan dalam Aksi Kamisan sangat beririsan dan bersinggungan dengan pihak-pihak yang patut diduga sebagai pihak dalam lingkaran kekuasaan.

Menyikapi pertemuan Jokowi dan para korban yang tergabung dalam Aksi Kamisan, Alvon berharap semua pihak termasuk pemerintah bersungguh-sungguh menuntaskan kasus tersebut dengan cara mendengarkan suara korban.

Baca Juga:  Komnas HAM: Kasus Tewasnya Laskar FPI Harus Diproses Pidana

“Tentu nantinya penyelesaiannya harus sesuai dengan mekanisme rule of law,” tandasnya.

Foto: Salah satu aksi Kamisan

Sebelumnya, Pada unjuk rasa Kamisan ke 540, sesudah lebih dari 10 tahun, para orang tua dan keluarga korban pelanggaran HAM serta para pegiat peserta aksi rutin depan Istana, akhirnya ditemui oleh Presiden Joko Widodo, pada Kamis (31/5).

Pertemuan perdana tersebut berlangsung selama sekitar satu jam, yang berakhir sekitar pukul 16.00 WIB, Salah seorang di antara mereka Maria Katarina Sumarsih, ibunda Bernardus Realino Norma Irawan atau Wawan–mahasiswa Universitas Atmajaya yang tewas ditembak pada November 1998.

“Bapak Presiden masih akan mempelajari berkas yang kami sampaikan agar penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu benar-benar bisa segera diwujudkan,” ujarnya.

“Permohonan kami agar bapak presiden memberikan pengakuan terjadinya pelanggaran HAM berat yang sudah diselidiki Komnas HAM yaitu insiden Semanggi 1, Semanggi 2, Trisakti, penghilangan paksa, kerusuhan 12-15 Mei 1998, Talangsari Lampung, dan tragedi 1965. Ini menjadi kewajiban jaksa agung untuk menindaklanjuti ke tingkat penyidikan,” lanjut Sumarsih.

Baca Juga:  Fahri Minta KPK Dibubarkan, KPK: Pernyataan Itu Gak Penting

Dalam kesempatan yang sama, juru bicara kepresidenan, Johan Budi, mengatakan “Presiden memerintahkan pada jaksa agung untuk berkoordinasi dengan Komnas HAM.”

Aksi Kamisan berlangsung setiap pekan, di depan Istana Negara setiap pukul 16.00-17.00, sejak pertama kali dilakukan pada Kamis 18 Januari 2007.(SD)

Komentar

Berita Lainnya