JAKARTA, SUARADEWAN.com – Kabar mengejutkan datang dari Yudi Latif. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tersebut mengumumkan mundur dari jabatannya.
Pengumuman pengunduran diri itu diunggah lewat akun media sosial miliknya ‘Yudi Latif Dua’. Dalam tulisan tersebut, Yudi membeberkan alasannya pamit dari lembaga yang dahulu bernama Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) tersebut, termasuk juga kinerjanya selama setahun ini.
Ia menerangkan, di dalam tubuh BPIP kini dibutuhkan penyegaran kepemimpinan seiring transformasi dari UKP-PIP menjadi BPIP yang membawa perubahan besar pada struktur organisasi, peran, dan fungsi lembaga, juga dalam relasi antara Dewan Pengarah dan Pelaksana. Semua itu dinilai memerlukan tipe kecakapan, kepribadian, serta perhatian dan tanggung jawab yang berbeda.
“Saya merasa perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, mana kala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan,” kata Yudi Latif dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/6/2018).
Dia mengakui, di posisi saat ini segala kekurangan dan kesalahan BPIP selama satu tahun merupakan tanggung jawabnya selaku kepala pelaksana. Karena itu, melalui segala kerendahan hati Yudi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia.
“Pada segenap tim UKP-PIP/BPIP yang dengan gigih, bahu-membahu, mengibarkan panji Pancasila, meski dengan segala keterbatasan dan kesulitan yang ada, apresiasi dan rasa terima kasih sepantasnya saya haturkan. Saya mohon pamit,” ujar Yudi.
Tidak lupa, dalam pesan-pesan kepergiannya, Yudi juga membeberkan kinerja dan tantangan yang dihadapi BPIP. Ia menyatakan lembaga penyemai Pancasila ini baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar Rp7 miliar sejak dilantik pada 7 Juni 2017. Penyebabnya, tak lama setelah dilantik, kemudian memasuki masa libur Lebaran, kemudian baru memiliki tiga deputi pada bulan Juli.
Kemudian tahun anggaran telah berjalan dan sumber pembiayaan harus diajukan melalui APBNP dengan menginduk pada Sekretaris Kabinet. Anggaran baru turun pada awal November, dan pada 15 Desember penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga harus berakhir. Praktis, mereka hanya memiliki waktu satu bulan untuk menggunakan anggaran negara. Adapun anggaran untuk 2018 sampai saat ini belum turun.
Selain itu, BPIP berdasarkan Perpres juga hampir tidak memiliki kewenangan eksekusi secara langsung. Apalagi dengan anggaran yang menginduk pada salah satu kedeputian di Seskab, kinerja BPIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada Presiden.
Dengan mengatakan kendala-kendala tersebut, Yudi menegaskan bukan berarti tidak ada yang mereka kerjakan. Setiap hari ada saja tugas di seluruh pelosok Tanah Air, bahkan seringkali mereka tidak mengenal waktu libur.
“Kepadatan kegiatan ini dikerjakan dengan menjalin kerjasama dengan inisiatif komunitas masyarakat dan Kementerian/Lembaga. Suasana seperti itulah yang meyakinkan kami bahwa rasa tanggung jawab untuk secara gotong-royong menghidupkan Pancasila merupakan kekuatan positif yang membangkitkan optimisme,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberhasilan kinerja BPIP bukan karena banyaknya klaim kegiatan yang mereka lakukan, melainkan ketika inisiatif program pembudayaan Pancasila oleh lembaga kenegaraan dan masyarakat bermekaran, meski tanpa keterlibatan dan bantuan BPIP.
“Untuk itu, dari lubuk hati yang terdalam, kami ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas partisipasi semua pihak dalam mengarusutamakan kembali Pancasila dalam kehidupan publik,” tutur dia.
Di akhir tulisan, Yudi pun menyematkan sebuah pesan bijak dari Alexander Pope dalam karyanya An Essay on Man. “Segala yang lenyap adalah kebutuhan bagi yang lain, (itu sebabnya kita bergiliran lahir dan mati). Seperti gelembung-gelembung di laut berasal, mereka muncul, kemudian pecah, dan kepada laut mereka kembali.” (id)
