HomeNasionalHukum dan HAM

AMPERA Geram Ada Kapal Asing Filipina Berlabuh di Pulau Sebatik

AMPERA Geram Ada Kapal Asing Filipina Berlabuh di Pulau Sebatik

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Kapal asing asal Filipina berlabuh di pulau Sebatik dengan muatan ribuan dus rokok membuat Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) geram pasalnya pelabuhan Sei Nyamuk pulau sebatik bukanlah pelabuhan internasional yang menjadi tempat transit bagi kapal asing.

Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Nunukan Patang belum mendapatkan laporan dari unit pelaksana teknis (UPT) syabandar pulau sebatik hal demikian bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI No 30 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran pasal 1 ayat 49.

Berdasarkan data dan informasi yang akurat bahwa kasturi bukanlah pemilik ribuan dus rokok yang di muat oleh kapal asing filipina M/L Nur Ukuran DWT/GT/HP 18.55/7.01/2.74

Kasturi adalah orang titipan dari pengusaha rokok yang ada di sebatik dengan inisial H. N atau sapaan H. M sekaligus Direktur PT. Mega Bintang Utama bagaimana mungkin kasturi mengaku sebagai pemilik rokok yang dimuat kapal asing tersebut sedangkan gudang saja tidak ada

Baca Juga:  Bukan Pelabuhan Internasional, Ampera Kecam Kapal Asing Bisa Masuk di Pelabuhan Sebatik

Apabila suatu kapal asing berlabuh di indonesia maka perusahaan pelayaran yang mengoperasikan kapal tersebut harus menunjuk perusahaan lain untuk mengurus semua kebutuhan kapal selama berada di pelabuhan yang dimaksud maka setiap perusahaan harus memiliki surat izin usaha perusahaan keagenan kapal (SIUPKK)

Indonesia memiliki aturan atas akses navigasi wilayah laut Indonesia aturan-aturan mendetail ini dituangkan dalam dua peraturan pemerintah yakni PP 36/2002 dan PP 37/ 2002.

“Berlabuhnya kapal asing di pulau sebatik membuat masyarakat semakin tidak mendapatkan kepastian hukum yang berdampak pada aptisme hukum hal demikian sangat di sayangkan ditengah masyarakat sedang di batasi dari berbagai dimensi justru pemerintah kecolongan dan melakukan pembiaran terhadap kapal asing yang bersandar dipelabuhan tersebut,” tegas Muhammad Abduh Azizul Gaffar sekaligus fungsionaris PB HMI.

Baca Juga:  Sospol PB HMI: Kisruh DPD, Kepentingan Siapa?

“Kementerian perhubungan Republik Indonesia,Satgas Covid dan mabes polri mesti bertanggung jawab atas keberadaan kapal asing yang bertangkar di kepulauan sebatik bila hal demikian di biarkan maka negara telah melakukan pembiaran yang berdampak pada lemahnya keamanan perairan republik indonesia,” lanjutnya

“Maka kami menyimpulkan akan melakukan aksi sekaligus pelaporan resmi di kementerian perhubungan RI dan Mabes Polri yang akan dilaksanakan pada senin 9 Agustus 2021,” tegas Muhammad Abduh Azizul Gaffar ketua umum Ampera sekaligus fungsionaris PB HMI. (aw)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0