JAKARTA, SUARADEWAN.com – Operasi tangkap tangan (OTT) praktik pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) oleh satgas dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya diapresiasi senayan.
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Moh Nizar Zahro memuji sikap Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi yang berani melaporkan praktik pungli di kementeriannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan langsung memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindaknya.
Nizar berharap OTT terhadap praktik pungli di Kemenhub bisa menjadi pelajaran bagi instansi pemerintah lainnya untuk bisa memberantas praktik haram ini. Ia juga meminta OTT ini bisa membenahi sistem birokrasi di berbagai instansi pemerintahan.
“Kita sebagai mitra Kemenhub, kita mengapresiasi, dan semoga menjadi pelajaran kementerian yang lain,” katanya di Jakarta, Rabu (12/10).
Diketahui, polisi menangkap enam orang saat OTT di Pusat Pelayanan Terpadu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Enam orang itu terdiri atas satu pengusaha, dua PNS golongan 2D, dan tiga pegawai honorer Kementerian Perhubungan.
Enam orang tersebut adalah AR, AD, D, T, N, dan M. Polisi menyita uang sebesar Rp95 juta dalam bentuk tunai dan Rp1 miliar dalam bentuk tabungan. Polisi menduga ada tiga perusahaan swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran yang membayarkan pungli kepada oknum PNS Kemenhub.
Tujuannya, agar mempermudahkan pengurusan administrasi buku pelaut dan urusan kepelautan. Saat ini, keenam pelaku terjaring OTT telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
