Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Minta Pemerintah Genjot Penyaluran BSU

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Heryawan (Fraksi PKS)

SUARADEWAN.com – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar segera menggenjot penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU). Hal tersebut disebabkan batas pengambilannya tinggal beberapa hari lagi sedangkan masih ada sekitar 900.000 pekerja yang belum mengambil BSU.

“Bagaimana bisa sebanyak itu belum mengambil, padahal batas waktunya mepet, yaitu, 20 Desember 2022,” kata Netty dalam keterangan medianya, Kamis (15/12).

Selain mempertanyakan kendala seperti apa yang dihadapi, dan bagaimana progres kerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam penyaluran bantuan,ia juga menegaskan bahwa seharusnya pemerintah bisa mencari solusi atau alternatif strategiuntuk menyelesaikan masalah ini.

“Seharusnya pemerintah mencari solusi dan alternatif strategi  agar penyaluran  segera selesai dan tepat sasaran,” imbuhnya kembali.

Lebih jauh, Netty yang mrupakan Politisi PKS ini juga menyinggung kembali alasan ditetapkannya penerima BSU berdasarkan peserta terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

“Salah satu alasan penetapan penerima BSU berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan adalah agar  penyalurannya lebih mudah. Lalu, apa alasannya jika  sampai hari ini masih banyak pekerja yang belum menerima BSU?” tanya Netty.

Mengutip penjelasan Kemnaker, menurut Netty,  ada beberapa penyebab belum tersalurkannya BSU, diantaranya; alamat yang tertera di data tidak sesuai dengan peserta; ada juga peserta yang salah memasukkan informasi NIK dengan nomor kepersertaan BPJS ketenagakerjaan;  terdapat perusahaan yang ketika diperiksa ternyata sudah bangkrut, namun data pegawainya masih tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.

Alasan tersebut, lanjut Netty, seharusnya sudah diantisipasi sejak awal dan segera dicarikan jalan keluarnya agar anggaran BSU benar-benar memberikan dukungan pada para pekerja di tengah situasi krisis ini.

“BPJS ketenagakerjaan seharusnya dapat menggunakan data yang ada, seperti, nomor telepon/email peserta, serta menghubungi mereka satu persatu untuk segera mengambil BSU. Jangan sampai dana BSU ini akhirnya jadi celah terjadinya penyimpangan anggaran,” paparnya. [***]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90