Apakah Perppu Bisa Menggugurkan Putusan MK Soal UU Ciptaker? Begini Kata Mahfud MD

SUARADEWAN.com – Kontroversi tentang UU Cipta Kerja (Ciptaker)  memang sudah terjadi jauh-jauh hari sebelum putusan MK yang menyebutnya inkonstitusional bersyarat. Sebelumnya,  terjadi banyak penolakan dari berbagai lapisan masyarakat.

Terlebih setelah putusan MK diterbitkan. Pemerintah jadi tidak bisa membuat keputusan strategis selama dua tahun, seperti yang ditentukan oleh MK.

Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja pada Jumat (30/12/2022) lalu, menjadi gugurlah putusan MK tersebut. Kendati demikian kontroversi tidak otomatis usai, banyak yang mempertanyakan keabsahan dan alasan dikeluarkannya Perppu tersebut.

Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi isu yang sudah menjadi bola liar di kalangan masyarakat, ia menyampaikan bahwa UU Ciptaker, selain bisa diperbaiki dengan membuat UU baru, juga bisa dengan menerbitkan peraturan yang setingkat.

Dalam konteks UU Ciptaker sesuai vonis MK No. 9-/ PUU-XVIII/2020 yg oleh MK dinyatakan inkonstitusional bersyarat, maka inkonstitusional bersyarat utk UU Ciptaker itu artinya berlaku asal diperbaiki sampai waktu tertentu yakni dua tahun. Perbaikan itu bisa dilakukan dengan membuat UU baru, atau dengan membuat peraturan yang setingkat UU. Perppu itu setingkat UU, jadi secara hukum sah,” tulis Mahfud MD di instagramnya, Jumat (30/12/22).

“Mengapa pilihannya kok Perppu? Karena ada situasi global dan nasional yang memerlukan langkah-langkah strategis. Putusan MK tsb menyebut bahwa Pemerintah tak boleh melakukan langkah stategis berdasar UU Ciptaker yg dinyatakan inkonstitusional bersyarat itu. Maka dengan dikeluarkannya Perppu hari ini, sesuai dengan hukum, UU Ciptaker yang divonis inkonstitusional bersyarat sudah tidak berlaku lagi dan yang berlaku adalah Perppu No. 2 Tahun 2022 yang merupakan revisi atas UU Ciptaker yg sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat,” sambungnya.

Dengan keluarnya Perppu tersebut, menurut Mahfud, menjadi gugurlah putusan MK yang menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional dan yang berlaku Perppu No. 2 yang sudah ditetapkan Pemerintah.

“Berarti sekarang putusan MK sudah dipenuhi, obyek putusannya sudah diganti dengan Perppu yang setingkat dgn UU, dalam waktu lebih cepat dua tahun dari tenggat yg ditentukan oleh vonis MK. Sekarang pemerintah sdh boleh melakukan langkah-langkah yang strategis berdasar Perppu No. 2 Tahun 2022,” paparnya.

“Adapun alasan kegentingan atau kemendesakannya adalah perkembangan geopolitik, seperti terkait Perang Rusia-Ukraina, ancaman inflasi, stagflasi, perlunya kepastian bagi investor, dan lain-lain. Dan berdasar teori mana pun, penentuan keadaan genting itu merupakan hak subyektif Presiden yang nanti akan dijelaskan dlm proses legislasi pada masa sidang DPR berikutnya,” pungkasnya. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90