JAKARTA, SUARADEWAN.com – Masyarakat Indonesia masih diramaikan dengan penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat oleh Pemerintah. Pasalnya, tidak berselang lama setelah Perppu tersebut diberlakukan, organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai anti Pancasila dan NKRI dicabut legalitas SK nya alias dibubarkan oleh Pemerintah.
Menurut sebagian pihak, penerbitan Perppu ini akan mengancam kehidupan demokratis di Indonesia sebab sudah menunjukkan perilaku otoriter Pemerintah. Namun menurut Pemerintah, penerbitan Perppu itu justru diperlukan untuk melindungi keutuhan bangsa dan negara dari rongrongan pihak-pihak yang ingin memecah-belah persatuan Indonesia.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sebagian masyarakat, termasuk pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mestinya mendukung dan menegakkan ideologi Pancasila dan NKRI malah menentang dan membelakanginya dengan mendukung ideologi dan konsep teoritis politik yang bertentangan dengannya, misalnya dengan mendukung konsep politik khilafah a la HTI maupun yang lebih ekstrim mendukung konsep khilafah a ala teroris ISIS.
Terkait hal ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo menegaskan, jika ada ASN yang memiliki pemikiran dan semangat yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI, sebaiknya segera mengundurkan diri dari instansinya. Sebab, tugas ASN adalah untuk mengimplementasikan seluruh kebijakan berdasarkan ideologi Pancasila, bukan malah menentangnya.
“Lebih baik mengundurkan diri saja dari PNS, jika masih berseberangan dengan ajaran ideologi lain selain Pancasila,” kata Tjahjo melalui pesan singkat, Jakarta, Senin (24/7).
Menurut Tjahyo, semua ASN harus bisa mengorganisir dan menggerakan masyarakat di berbagai lingkungan dan tingkatan untuk memberikan pemahaman tentang Pancasila. Termasuk juga dalam pengambilan keputusan politik dari pusat hingga daerah yang harus berasal dari nilai-nilai Pancasila, NKRI dan UUD 1945 demi kemaslahaan bangsa dan negara. (za/tr)
