ANKARA, SUARADEWAN.com — Turki mendesak Austria berhenti menjadikan Muslim dan imigran sebagai target peta Islam, peta yang disusun pemerintah untuk menunjukkan lokasi semua masjid dan asosiasi Islam di negara itu.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Tanju Bilgic menyebut, penyajian peta semacam itu jauh dari kebenaran dan tidak dapat diterima. “Kebijakan xenofobia, rasialis dan anti-Islam ini meracuni kohesi dan partisipasi sosial,” kata Bilgic.
“Penting bagi Austria untuk menghentikan upaya ini, yang menargetkan imigran dan Muslim, dan mengadopsi kebijakan yang bertanggung jawab.”
Menteri Integrasi Austria, Susanne Raab
Pemerintah Austria mendapat kecaman setelah Menteri Integrasi Susanne Raab meluncurkan situs Peta Nasional Islam sebelumnya pada Kamis (27/5), yang menyertakan nama dan lokasi lebih dari 600 masjid, asosiasi dan pejabat Muslim. Peta yang merupakan hasil bekerja sama antara Universitas Wina dan Pusat Dokumentasi Politik Islam itu menimbulkan keprihatinan bagi banyak Muslim Austria.
Otoritas Agama Islam Austria (IGGO) menyuarakan keprihatinan tentang peta tersebut. IGGO mengatakan keputusan itu menunjukkan niat nyata pemerintah menstigmatisasi semua Muslim sebagai potensi bahaya.
Peta Nasional Islam yang dirilis pemerintah Austria dianggap bisa picu keributan. Foto/Kleine Zeitung
“Penerbitan semua nama, fungsi dan alamat dari institusi dan institusi Muslim yang telah diidentifikasi sebagai Muslim telah melewati batas,” ujar pernyataan Pemuda Muslim Austria, dilansir Aljazirah, Ahad (30/5).
Menteri Integrasi Susanne Raab membela peta tersebut dengan mengatakan itu tidak dimaksudkan untuk menempatkan Muslim pada umumnya di bawah kecurigaan. Dia juga bersikeras peta itu ditujukan untuk melawan ideologi politik, bukan agama.
“Tujuannya untuk melawan ideologi politik, bukan agama,” kata Raab.
Beim Projekt „Islam-Landkarte“ handelt es sich um ein bestehendes Projekt, dem sich nun die Dokumentationsstelle f religiös motivierten polit Extremismus angeschlossen hat. Grüne Regierungsmitglieder oder Abgeordnete waren weder eingebunden, noch darüber im Vorfeld informiert.
— Faika El-Nagashi (@el_nagashi) May 27, 2021
(sumber : Anadolu Agency)
COMMENTS