Banjir Serdang Bedagai Terjadi Sejak 8 November 2022

SUARADEWAN.com – Komisi V DPR RI mengadakan kunjungan kerja reses ke Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara saat Kementerian PUPR sibuk menangani banjir, pada 16/12/2022.

Di Kabupaten Sergai, terdapat lima kecamatan yang terendam banjir sejak 8/11/2022 (dikutip dari BNPB). Banjir tersebut diakibatkan sedimentasi sungai yang cukup tinggi sehingga menyebabkan penyempitan badan sungai.

“Kami sangat prihatin atas kondisi banjir di Kabupaten Sergai ini. Banyak rumah terendam.

Kita dukung penuh Kementerian PUPR agar secepat mungkin membantu Pemerintah Kabupaten Sergai untuk dapat mengatasi banjir yang tiap tahunnya selalu terjadi.

Kasihan masyarakat jadi sulit beraktivitas, tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari dan anak-anak sekolah banyak yang diliburkan karena dampak dari banjir,” tutur Bob Andika Mamana Sitepu, anggota Komisi V DPR RI.

Pihaknya mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kabupaten Sergai yang mengkoordinasikan penanggulangan banjir dengan para stakeholder dalam Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) sebagai alternatif di tengah keterbatasan pemerintah.

Dalam banjir tersebut sebanyak 5.145 KK terdampak. Setidaknya 5100 unit bangunan, termasuk rumah, tergenang. Dua titik tanggul jebol dan ketinggian air mencapai 100 cm.

“Banjir yang terjadi di Sergai bukan hanya jadi tanggung jawab Pemkab Sergai. Tadi kita juga sudah mendengar pernyataan Kementerian PUPR yang akan melaksanakan normalisasi, dengan syarat tidak ada masyarakat yang keberatan dengan ganti rugi.

Ternyata, Pak Bupati Sergai menyatakan siap memenuhi syarat tersebut. Semoga dengan hal itu, proses normalisasi dapat lebih gencar dilaksanakan,” ujar Bob.

Persoalan banjir rupanya terjadi setiap tahun di Kabupaten Sergai. Pemerintah setempat berharap kedatangan Komisi V DPR RI juga membantu mengatasi hal tersebut.

Adapun selama ini penanggulangan banjir dilakukan pemerintah setempat dengan menggalang dana dari CSR perusahaan-perusahaan sekitar melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dana tersebut kemudian digunakan untuk menormalisasi sungai sepanjang 5 kilometer. Namun, rupanya hal tersebut belum menyelesaikan persoalan sehingga banjir masih datang.

Normalisasi dilakukan dengan membuka kembali badan sungai yang tersedimentasi, dan juga membangun tanggul-tanggul darurat.

“Untuk penanganan jangka panjang selanjutnya agar ke depan banjir tidak kembali terulang tentu memerlukan perencanaan desain lahan. Tentu saja ini perlu kolaborasi semua pihak, baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air, Adenan Rasyid. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90