JAKARTA, SUARADEWAN.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, illegal fishing yang sejak dulu terjadi di Indonesia lebih diakibatkan karena ada oknum-oknum dari berbagai instansi yang bermain alias menyalahgunakan jabatannya.
Menurut Susi, ada mafia perikanan yang sengaja merekrut dan bekerjasama dengan oknum-oknum tersebut. Dan jaringan yang mereka bangun pun diduga sudah cukup luas. Termasuk juga sudah menyasar ke dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Angkatan Laut.
“Mafia merekrut dan bekerja sama dengan oknum-oknum aparat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Angkatan Laut, semua pasti ada,” kata Susi saat memimpin penenggelaman 81 kapal Illegal Fishing di Ambon, Sabtu (1/4).
Susi menuturkan, kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan terus, sebab akan sangat merugikan Indonesia. Para kriminal itu hanya peduli dengan penumpukan keuntungan sebesar-besarnya, dan tidak ambil pusing dengan dampak buruk yang timbul akibat tindakannya.
“Jadi ada oknum di kelautan, oknum di dinas, oknum di kepolisian, oknum di angkatan laut. Di semua lini mereka (mafia) coba rekrut. Ini yang tidak boleh lagi, kita harus bersuara satu,” tukas Susi.
Menurut Susi, informasi terbaru mengenai illegal fishing lebih mudah didapatkan oleh dan dari masyarakat setempat. Sebab, mereka dalam kesehariannya memang bersentuhan langsung situasi di lapangan.
“Info yang terbaru kan harus didapat dari masyarakat. Jadi kalau masyarakat tidak perduli ya susah. Kita dari Jakarta matanya jauh. Masyarakat setempat yang harus mengamati, menganalisa, melaporkan,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan ini, lanjut Susi, semua penegak hukum harus bekerjasama dengan baik. Dia mengakui, kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum dari berbagai insansi pemerintah itu, bisa saja merupakan akibat dari kurangnya perhatian pemerintah kepada mereka selama ini.
“Inilah tugas semua penegak hukum di sini, Angkatat Laut, Kejaksaan, Pol Air, KKP, Bakamla, harus bekerja sama-sama. Ya, oknum-oknum kadang-kadang ada, kita juga tidak pungkiri. Mungkin selama ini perhatian pemerintah masih belum cukup kepada PNS-nya, prajuritnya. Ini juga pekerjaan rumah kita,” tukasnya. (ZA)
