JAKARTA, SUARADEWAN.com – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mengaku belum sempat menggubris masalah perumahan secara fisik. Padahal, bagi Sri sendiri, persoalan tersebut merupakan hal yang kini menjadi program prioritas pemerintah.
Lalu, mengapa Sri Mulyani yang sudah hampir delapan bulan menjabat sebagai Menkeu itu belum memperhatikan betul masalah prioritas pemerintah ini? Alasannya, terang Sri, masih banyak hal yang urgent lain yang harus ia bereskan, yakni pembenahan dalam pelaksaan APBN 2016.
“Saya akui selama hampir delapan bulan saya bekerja di sini, saya belum sempat melihat masalah perumahan ini secara luas dan mendetail. Karena, terus terang banyak hal yang sangat mendesak yang harus saya kerjakan, seperti mengendalikan kredibilitas APBN kita,” kata Sri di Jakarta, Senin (27/3/2017).
Memang, persoalan kredibilitas APBN itu menjadi tawaran utama mengapa Presiden Joko Widodo memanggil Sri Mulyani kembali ke Indonesia sebagai Menkeu. Dan untuk itulah ia terus berusaha membuat APBN 2016 bisa diselesaikan secara suistain.
Menurutnya, agar APBN 2017 bisa dijalankan dengan baik, maka perlu ada perhatian khusus. Terlebih lagi, tambahnya, persoalan tersebut sudah sangat kompleks melanda APBN 2016.
“Jadi, instrumen APBN sendiri sebagai instrumen fiskal itu, masih perlu perhatian, karena sempat kemarin dari sisi kredibility menghadapi persoalan pelik. Sehingga, memang perhatian saya selama ini lebih bagaimana mendaratkan APBN kita ke pendaratan yang cukup aman,” terang Sri.
Dengan adanya pembenahan kredibilitas APBN, menurut Sri, maka ini akan menjadi instrumen yang efektif.
“Karena dengan adanya instrumen efektif dari APBN, tentu kita berharap kita akan mampu mendorong lagi kebutuhan perubahan yang besar sekali, dan tidak hanya kebutuhan hari ini tapi growt-nya juga meningkat luar biasa,” lanjutnya. (ms)
