JAKARTA, SUARADEWAN.com – Sebagai negara kepulauan terbesar, tentu Indonesia sangat berpotensi menjadi poros maritim dunia. Dan poros ini sebagai suatu gagasan strategis guna mewujudkan konektifitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim.
Sebagaimana kita ketahui bersama, menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah visi utama pemerintahan Joko Widodo. Visi ini kemudian berusaha diretas melalui program-program unggulannya, seperti penegakan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektifitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan.
Dalam rangka itu, tak salah kemudian ketika Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi poros maritim dunia.
“Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan harapan saya tentang peran KTT Asia Timur ke depan,” tegas Jokowi dalam pidatonya di Nay Pyi Taw, Myanmar di KTT Asia Timur 2015.
Lima Pilar
Guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, setidaknya ada lima pilar utama yang wajib bagi Jokowi canangkan. Pilar-pilar ini dirasa penting dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintahannya tersebut.
Pertama, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan kembali budaya maritim Indonesia adalah hal yang patut disadari bersama.
“Sebagai negara yang terdiri atas 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera,” tandas Jokowi.
Kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut juga hal yang patut untuk ditegakkan. Hal ini bisa terwujud dalam pembangunan kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utamanya.
“Kekayaan maritim akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektifitas maritim. Ini diupayakan melalui pembangunan tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan serta pariwisata maritim.
Selanjutnya, keempat, adalah diplomasi maritim. Jokowi akan mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan demi terselenggaranya pembangunan ini.
“Bersama-sama kita harus menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut,” lanjut Jokowi.
Dan terakhir, kelima, Jokowi akan menjadikan Indonesia sebagai titik tumpu dua samudera. Karena itu, Indonesia harus berbenah dan berkewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim.
“Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim,” tegas Jokowi kembali.
Kelima pilar di atas, tambah Jokowi, merupakan cita-cita dan agenda besar yang kini menjadi fokus Indonesia di abad 21. Bahwa Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, sebuah kekuatan yang mengarungi dua samudera.
“Sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa,” tutupnya.
Modernisasi Alat Perang (Alutsista)
Dalam rangka mewujudkan visi di atas, adalah tepat jika pemerintah melakukan pembenahan alat utama sistem senjata (Alutsista). Dan kini, pembenahan Alutsista ini menjadi perhatian khusus dari Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu.
Menurut Menhan, penambahan alat berupa tank, persenjataan, kapal perang, dan sea rider, merupakan hal yang patut diupayakan agar prajurit Marinir semakin terdepan dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Hal ini ia sampaikan saat berkunjung ke Bhumi Marinir, Karangpilang, Surabaya.
“Tadi sudah saya cek. Memang ada beberapa yang harus diganti. Nanti kita akan pesankan supaya bisa segera dioperasionalkan. Dan kita akan tambahkan sea rider supaya mereka lebih cepat,” terang Ryamizard.
Lanjut Menhan, penambahan persenjataan ini merupakan kunci utama bagi prajurit. Dengan dukungan persenjataan yang memadai dan kekuatan personel, maka akan tercipta keamanan di tingkat mana pun.
“Dari semua persenjataannya sudah mumpuni, supaya semakin kuat, maka akan kita tambahkan sebagai bentuk penambahan kekuatan di bidang persenjataan,” tegasnya.
Adapun harapan dari penambahan persenjataan alat perang ini, Menhan menghendaki para prajurit Marinir mampu memanfaatkannya sebagai bentuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia sebagaimana cita-cita pemerintahan Presiden Joko Widodo.
