HomeHukum dan HAM

Bengkaknya Pungutan, Pemerintah Perketat Aturan Main TKI ke Malaysia

Bengkaknya Pungutan, Pemerintah Perketat Aturan Main TKI ke Malaysia

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Banyaknya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia mendorong pemerintah untuk memperketat aturan main. Hal itu dilakukan lantaran diketahui seringkali terjadinya pungli oleh perusahaan ke calon TKI selama ini.

Kementerian Tenaga Kerja, melalui atase Kedutaan Besar RI di Malaysia, mewajibkan perusahaan atau majikan yang ingin menerima jasa TKI sudah mengantongi bukti pembayaran biaya kebijakan visa satu pintu atau Visa with Reference (VWR).

Approval baru dikeluarkan kalau ada bukti pembayaran. Kami tak akan melayani kalau tak ada bukti pembayaran,” kata Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Tenaga Kerja, Soes Hindarno, saat dihubungi wartawan, Ahad 7 Mei 2017.

Baca Juga:  PPB Dorong Pembenahan Sistem Ketenagakerjaan

Selain itu pemerintah juga melakukan cek kesehatan atau Foreign Worker Centralized Management System (FWCMS), dan izin imigrasi atau Immigration Security Clearance (ISC).

Sebelumya, keputusan Kemennaker Tahun 2011, menerapkan biaya visa ke Malaysia hanya Rp 45 ribu per orang. Belakangan, sejak akhir 2014, muncul tiga biaya tambahan. Penerapan VWR membengkakkan biaya menjadi Rp 882 ribu per TKI.

Aturan FWCMS menambah biaya pengirim sebesar Rp 450 ribu dan ISC sebesar Rp 418 ribu per TKI. Penerapan tiga kebijakan baru itu menyebabkan ongkos pengiriman TKI membengkak hingga Rp 1,73 juta per orang.

Baca Juga:  PCI NU Taiwan Islamkan Penduduk Taiwan Tiap Pekan

Oleh karenanya, Kemennaker mengirimkan surat kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia melalui jalur diplomatik Kementerian Luar Negeri. Menurut Soes, Kementerian Tenaga Kerja menanyakan respons pemerintah Malaysia terhadap keberatan penerapan tiga biaya tambahan yang membebani TKI atau perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS).

“Di beberapa tempat tak ada masalah karena memang dibayar majikan atau perusahaan peminta TKI. Tapi ada juga daerah tertentu yang tak mengikuti kebijakan pemerintahnya,” ucap Soes. (aw/te)

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: