HomePolitik

Berbeda Pendapat Terkait UU Pemilu, Jokowi Tetap Tenang

Berbeda Pendapat Terkait UU Pemilu, Jokowi Tetap Tenang

JAKARTA, SUARADEWAN.com – UU Pemilu yang baru diresmikan pada Jumat (21/07) dini hari kemarin kembali menimbulkan perdebatan. Lima isu yang dibahas dalam UU Pemilu ini mendapat respon yang beragam dari internal parlemen dan diluar parlemen.

Fadli Zon, selaku Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra menyatakan penetapan ambang batas minimal pencalonan presiden yakni 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara nasional merupakan tindakan inkonstitusional. Dia juga menyampaikan bahwa tindakan Walk Out merupakan langkah tepat dan disetujui oleh pimpinan partai.

“Tadi juga beliau bicara tentang kejadian semalam. (Menurut Prabowo) kami (walk out) sudah merupakan langkah benar bahwa tidak mau ada satu voting terhadap sesuatu yang kami anggap inkonstitusional. Pak Prabowo sependapat itu,” kata Fadli, ditemui di Gedung Parlemen Senayan, Jumat.

Poin penetapan batas minimal pencalonan presiden pada UU Pemilu ini sebenarnya sudah mulai diterapkan pada dua pemilu sebelumnya, yakni pada pemilu 2009 dan pemilu 2014. Tetapi pelaksanaan pemilu tahun 2009 dan 2014 tidak diikuti dengan sistem pemilu serentak yang akan dilaksanakan pemerintah 2019 mendatang. Tahun 2009 dan 2014 pemilihan legislatif (Pileg) dilaksanakan terlebih dulu, kemudian hasil dari Pileg dijadikan acuan pemilihan presiden (Pilpres). Namun pada Pemilu 2019 mendatang pemilihan akan dilakukan secara serentak, baik Pileg maupun Pilpres.

Baca Juga:  Presiden Jokowi: Tahun Depan Gaji PNS dan Pensiunan Naik Sebesar 5%

Selain fraksi partai Gerindra, fraksi PKS, fraksi Demokrat dan fraksi PAN juga memiliki pandangan yang sama. Fraksi Demokrat melalui Benny K Harman, sebelum melakukan Walk Out menyampaikan,”kami Fraksi Demokrat tidak ingin menjadi parpol yang melanggar prosedur, atas dasar pertimbangan tersebut kami memutuskan untuk tidak ikut mengambil bagian dan tidak bertanggung jawab atas keputusan.” Hal senada juga disampaikan oleh fraksi PKS melalui Al Muzamil.

Dari partai pengusung pemerintah, yaitu PAN juga memiliki pandangan yang sama dengan partai-partai oposisi dalam kasus ini. Yandri Susanto mewakili fraksi PAN mengatakan:

“Apapun yang sudah diputuskan kami hormati, kami sampaikan bahwa PAN dalam proses pengambilan keputusan RUU penyelenggaraan pemilu, untuk tahapan berikutnya pengambilan (keputusan) tingkat kedua kami menyatakan, kami tidak akan ikut dan tidak bertanggung jawab atas keputusan malam ini.”

Baca Juga:  5 Negara Sahabat Menyampaikan Surat Kepercayaan Kepada Presiden Jokowi

Meski sebagai partai pendukung pemerintah, dalam kesempatan berbeda Presiden Joko Widodo menilai sikap PAN adalah sesuatu yang tidak negatif. Jokowi menyampaikan bahwa PAN tetap mendukung pemerintah.

“Untuk PAN, supaya diketahui ya, sehari sebelumnya (rapat paripurna pengesahan RUU Pemilu) sudah bertemu dengan saya. Sudah menyampaikan kepada saya untuk mendukung. Solid di (koalisi) partai pendukung pemerintah,” ujar Jokowi di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7/2017).

Pertemuan dengan Presiden ini dilakukan oleh Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN di Istana Rabu (19/7/2017) siang.

Ketika ditanya terkait sikap berseberangan PAN dengan pemerintah dalam penetapan RUU Pemilu, Jokowi bertanya kembali pada wartawan, “Ya kita kan baik-baik saja. Kita baik-baik saja. Ada apa?” ujar Jokowi.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: