Berpotensi Mencipta Gejolak Masyarakat, PBNU Desak Pencabutan Kebijakan Full Day School

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Pengurus Besar Nahdulatul Ulama (PBNU) mendesak pencabutan kebijakan Full Day School, pendidikan lima hari sekolah dengan durasi delapan jam di setiap harinya.

Menurut Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy ini berpotensi melahirkan gejolak, yang nantinya hanya akan menambah keresahan di lingkungan masyarakat Indonesia.

“Mengingat tingginya gejolak serta keresahan yang terjadi di masyarakat, maka dengan ini PBNU meminta kepada Presiden untuk mencabut kebijakan lima hari sekolah,” tegas Said Aqil dalam konferensi persnya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).

Baca Juga:  Aliansi Santri Nusantara Tuntut Sekjen PBNU Dicopot

Lebih jauh, kebijakan Mendikbud tersebut justru akan mengurangi kuantitas interaksi antara orangtua dengan anak-anaknya. Jika tujuannya hanya untuk pendidikan karakter anak, bagi Said Aqil, tidak harus menambah jam belajar di sekolah.

“Interaksi sosial peserta didik dengan lingkungan tempat tinggalnya juga bagian dari proses pendidikan karakter, sehingga mereka tidak tercerabut dari nilai-nilai adat, tradisi, dan kebiasaan yang sudah berkembang selama ini,” terangnya.

Baca Juga:  Umpatan Saat Khutbah adalah Pantangan Warga NU

Lagipula, tambah Said, alasan penerapan kebijakan Full Day School juga tak berdasar. Bahwa asumsi yang dibangun oleh Mendikbud adalah seluruh orangtua siswa merupakan pekerja kantoran.

“Padahal jumlah masyarakat perkotaan hanyalah sejumput saja. Sisanya adalah mereka yang bekerja di sektor informal seperti petani, pedagang, nelayan dan lain sebagainya,” tandasnya. (ms)

Tinggalkan Balasan

banner 728x90