HomeEkonomi

Bertemu ATVSI, Wapres Bahas Revisi UU Penyiaran

Bertemu ATVSI, Wapres Bahas Revisi UU Penyiaran

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla bertemu dengan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Dalam pertemuannya, mereka membahas secara utama soal perkembangan reivisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang saat ini tengah digodok di DPR.

Berlangsung di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (3/8/2017), pertemuan mereka difasilitasi oleh Menteri Komuniasi dan Informatika Rudiantara. Wapres mendengar sejumlah masuk dari industri pertelevisian yang diwakili oleh ATVSI, terutama tentang migrasi penyiaran ke digital dan tren internet TB atau Internet Protocol Television (IPTV).

“Ada beberapa hal yang disampaikan menjadi concern bersama, contohnya harus ada semacam kebijakan jangka panjang dari industri televisi ini sendiri akan apa, sejauh mana keberlanjutannya dari industri itu sendiri,” terang Rudiantara.

Baca Juga:  DPD Temui JK Bahas Pencabutan Moratorium Daerah Otonom Baru

Walaupun diketahui, lanjut Rudiantara, ada perusahaan teknologi yang memberi dampak pada televisi, tetapi pemerintah tetap akan fokus mengenai industri televisi yang sudah ada.

“Sekarang masuk yang namanya IPTV yang lebih mudah, namun demikian kita juga concern mengenai industri televisi yang ada sekarang, karena di sana juga ada puluhan ribu karyawan,” tambahnya.

Adapun soal migrasi penyiaran ke digital, Rudiantara mengaku bahwa pemerintah tetap akan mengutamakan manfaat yang akan diterima masyarakat dari migrasi penyiaran semacam ini, seperti misalnya data digitalisasi, sinyal multiplexer (data selector), dan layanan hybrid.

Migrasi ke digital ini sesuatu yang tidak bisa dihindari, bagi pemerintah tentunya apa yang memberi manfaat besar bagi negara dan masyarakat, semuanya sedang kita kaji,” tandasnya kembali.

Baca Juga:  Media Asing Menyebut Pilkada DKI sebagai Kemenangan Islam Konservatif, Wapres JK Protes

Meski demikian, pemerintah tetap akan menunggu hasil bahasan di DPR mengenai rancangan atau naskah dari revisi undang-undang penyiaran tersebut.

Sementara itu, pihak ATVSI berharap perlunya rencana strategis dalam UU Penyiaran untuk jangka waktu 25 tahun ke depan.

“Supaya dengan undang-undang yang baru ini nantinya tidak instan, nanti baru beberapa tahun sudah diganti lagi,” harapnya.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: