oleh

Biaya Pemeliharaan Tinggi, DPR Usul Rumah Dinas Bagi Anggota Dewan Dihilangkan

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan usulan agar pemerintah pada periode depan tidak perlu menyediakan rumah dinas bagi anggota dewan yang biaya pemeliharaannya sangat tinggi.

Sebagai gantinya Ketua DPR menjelaskan pemerintah pusat bisa meniru langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberikan uang tunjangan rumah dinas bagi anggota DPRD.

“Jadi periode depan tidak perlu disediakan rumah dinas bagi anggota DPR, Pemerintah tidak perlu memikirkan soal rumah dinas lagi karena biaya pemeliharaannya dari tahun ke tahun sangat tinggi sekali. Hal ini agar berjalan efektif dan murah, karena selama ini banyak anggota DPR yang tidak menempati rumah dinas yang disediakan,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta (24/4).

Baca Juga:  Jadi Anggota DPR: Gaji Tak Seberapa, Tapi Fasilitas dan Tunjangan Bikin Ngiler

Dia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah besaran anggaran untuk tunjangan rumah dinas bagi anggota DPR kalau menyetujui usulan tersebut.

“Kami tidak punya harapan apa-apa, sepenuhnya kami serahkan kepada pemerintah,” katanya.

Permasalahan rumah dinas bagi angota DPR ini kerap dikritisi dan dianggap sebagai pemborosan, Lantaran tak semua ditempati anggota dewan, tak sedikit yang akhirnya rumah yang kesemuanya berlantai dua itu, ditempati oleh Tenaga Ahli (TA), atau asisten pribadi (aspri) masing-masing dewan.

Baca Juga:  Survei Charta Politika: DPR Masih Dicap Buruk Meski Kinerja Membaik

Diketahui, salah satu sebab rumah dinas tak dihuni adalah karena banyak anggota DPR asal Jabodetabek yang memang memilih tinggal di rumah pribadi, daripada rumah dinas. (ak)

Komentar

Berita Lainnya