JAKARTA, SUARADEWAN.com – Konflik sosial yang marak terjadi di berbagai daerah ditengarai akibat masih rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat. Di samping itu, kacakapan serta respon dari Pemerintah setempat yang lambat juga menjadi faktor menguatnya konflik.
Selama ini Pemda hanya bergantung pada aparat keamanan dalam menyelesaikan sebuah konflik. Padahal pengananan konflik juga menjadi tanggung jawa pemda.
Hal tersebut dikemukakan oleh Deputi II Bidang Dalam Negeri Badan Intelijen Negara atau BIN Mayor Jenderal Thamrin Marzuki dalam rapat koordinasi nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu 15 Maret 2017, kemarin.
Oleh karena itu, penangangan konflik harus dilakukan dengan melibatkan setiap elemen masyarakat, keamanan dan pemerintah. Dirinya juga mendorong agar kepala daerah untuk memanfaatkan Komite Intelijen Daerah yang dimiliki oleh BIN guna mengantisipasi terjadinya konflik.
“Tolong diberdayakan karena mereka banyak informasi yang dimiliki,” ucar Thamrin.
Thamrin menjelaskan, Komite Intelijen Daerah memiliki sistem deteksi yang sudah baik dan memenuhi sumber informasi untuk mengantisipasi konflik.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut, penangan konflik harus dilakukan secara sinerga, terpadu dan terkoordinasi antar para stakeholder. Menurutnya, rapat koordinasi tersebut digelar untuk meng-update kembali tantangan terkait potensi dan mekanisme penangan konflik. (DD)
