BOLTIM, SUARADEWAN.com — Tepatnya Rabu (24/03) kemarin, Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Sam Sachrul Mamonto dan Oscar Manoppo, kembali melakukan Kunjungan kerja (Kunker) sekaligus silaturahmi dengan Para Sangadi dan masyarakat yang ada di Kecamatan Modayag Barat dan Kecamatan Modayag.
Agenda Kunker yang kali ini adalah kunjungan yang terakhir setelah Bupati dan Wakil Bupati melakukan kunker di Kecamatan Kotabunan, Motongkad, Nuangan dan Kecamatan Mooat.
Diketahui beberapa saat kegiatan dimulai Bupati Sachrul dan Wakil Bupati Oscar dijemput secara prosesi adat dengan tarian tuitan oleh para pemuda yang ada di Kecamatan Modayag Barat, sekaligus dijemput dengan tarian kabela.
Wabup Oskar Manoppo saat menyampaikan sambutannya dihadapan Pemerintah Kecamatan, Sangadi, perangkat desa dan ratusan masyarakat yang hadir, wabup menyentil persoalan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.
“Kemarin BPK sudah masuk untuk melakukan pemeriksaan. Diharapkan seluruh Sangadi dan jajarannya agar dapat mempersiapkan segala kebutuhan administrasi yang diminta oleh tim Pemeriksa,” tegas Oscar.
Oskar juga menambahkan dimana dalam struktur Pemerintahan di desa, tidak boleh lagi seorang Sangadi yang mengangkat anggota keluarganya sebagai Sekretaris Desa (Sekdes), Bendahara atau lain sebagainya. Hal ini dapat berakibat fatal yaitu minimnya pengawasan.
“Saya minta agar tidak ada lagi yang seperti itu, berikanlah jabatan lain dalam struktur Pemerintah Desa kepada orang lain yang dianggap memiliki kemampuan dibidangnya, sebab jika ini terjadi tentu akan membangun dinasti kecil di tingkatan desa, apalagi saya dan pak bupati sepakat akan memutus rantai dinasti di masa kepemimpinan kami berdua,” pungkas Wabup di hadapan ribuan masyarakat yang hadir dalam agenda kunker yang dipusatkan dilapangan Desa Moyongkota.
Sementara itu Bupati Sachrul menegaskan Agar kiranya para Sangadi secepatnya melakukan pergantian Aparat Desa yang saat pilkada lalu sempat menjadi loyalis buta, karena terlalu berlebihan dan secara terang-terangan melakukan politik praktis.
“Saya tegaskan kepada seluruh Sangadi agar segera Mengganti Aparat Desa yang pada pilkada lalu terang-terangan melakukan politik praktis, dan ingat ini menjadi warning terakhir bagi para Sangadi, saya tidak mau lagi ada laporan dari masyarakat terkait Sangadi yang masih mempertahankan aparat desanya yang kumabal, tetapi dalam pergantian tersebut juga harus sesuaikan dengan aturan yang berlaku yang mana aparat desa harus mempunyai Ijazah minimal SMA,” tegas Bupati.(DM/ADV)
