HomeDPRD

Bupati dan DPRD Sikka Konsultasi DAK Di Jakarta, Dananya Darimana?

Bupati dan DPRD Sikka Konsultasi DAK Di Jakarta, Dananya Darimana?

MAUMERE, SUARADEWAN.com – Bupati beserta Pimpinan DPRD dan Para Ketua Fraksi dari delapan fraksi DPRD Sikka Rabu (12 /07/ 2017) ke Jakarta untuk bertemu dengan Kementerian Keuangan, BAPENAS dan Anggota DPR RI Dapil NTT 1 guna meminta Pemerintah Pusat agar tidak menahan dana DAK Penugasan tahun Anggaran 2017 lantaran sudah dilelang dan tinggal tanda tangan kontrak.

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melalui Koordinatornya, Petrus Selestinus kepada media, Selasa(18/07/2017) di Maumere mempertanyakan biaya anggota DPRD Kabupaten Sikka menuju ke Jakarta. Pasalnya  para Anggota dan pimpinan DPRD Sikka itu mau saja terjebak dalam sebuah skenario perjalanan dinas yang tidak jelas tujuan dan target serta tidak sesuai dengan Protap atau SOP untuk perjalanan dinas seorang Bupati.

“Ini memang perjalanan yang konyol, karena DPRD  punya forum dan mekanisme tersendiri dalam mengontrol kinerja seorang Bupati, baik terkait perumusan sebuah kebijakan maupun implementasi sebuah kebijakan, bukan untuk melobby pusat untuk mencairkan biaya proyek yang sudah dibekukan karena berbau KKN,” tegas Seles.

Baca Juga:  DPRD Mandul Terhadap Penjahat Berdasi, TPDI Buka Posko Bagi Masyarakat Sikka

Petrus Selestinus mengatakan, Pertanyaan yang muncul, dari mana biaya perjalanan dan akomodasi lainnya untuk Bupati Yosef Ansar Rera berikut  ke 11 Anggota dan Pimpinan Fraksi DPRD Sikka itu.

Baca juga: Dianggap Tak Sesuai Kewenangan, Konsultasi DAK DPRD Sikka Ke Jakarta Dikritik

“Apakah dibiayai oleh Bupati Sikka atau dibiayai oleh Anggaran DPRD Sikka, jika dibiayai oleh Bupati Sikka, maka jelas ini merupakan gratifikasi atau terindikasi ada unsur KKN dan oleh karena itu seluruh biaya perjalanan harus dikembalikan ke Kas Daerah.” tambah Seles.

“Namun jika biaya perjalanan itu diambil dari Kas DPRD Sikka, maka uang itupun harus dikembalikan karena ini jelas penghamburan uang rakyat untuk suatu perjalanan sia-sia yang tanpa disadari sebetulnya para Anggota DPRD Sikka sedang diperalat oleh Bupati Yosef Ansar Rera,” ucap Seles heran.

Baca Juga:  TPDI: Bambang Hendarso Tak Punya Kewenangan Jelaskan Kasus Antasari

Lanjutnya, Rombongan besar DPRD Sikka itu terdiri dari (Rafael Raga, Fransiskus Stefanus Say, Donatus David, Gregorius Nago Bapa, Darius Evensius, Ignatius Romualdus Heni, Adelbertus Kasar Ama, Paskalia Laban, Alfridus Melanus Aeng, Philipus Fransiskus dan Florentius Silverius Angi), dengan fungsi yang tidak jelas menuju Jakarta hanya bertujuan melobby Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng agar mencairkan dana Rp 50 miliar yang sudah dibekukan pencairannya oleh Dirjen Perimbangan Keuangan.

“Pertanyaannya, kalau hanya untuk bertemu dengan Ketua Komisi XI DPR RI dan Dirjen Perimbangan Keuangan di Jakarta, mengapa Bupati Yosesf Ansar Rera harus membawa rombongan besar, namun gagal total karena tidak bertemu satupun pejabat pusat yang dimaksud,” tutup Koordinator TPDI ini. (MOP)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0