OKSIBIL, SUARADEWAN.com — Aksi massa berjumlah ribuan yang sempat mengambil alih sejumlah objek vital seperti Bandara Oksibil Ibu Kota Kabupaten Pegunungan Bintang menuntut Bupati Costant Obtemka diganti membuat aktivitas pelayanan pemerintahan lumpuh. Bupati dikabarkan tidak pernah di tempat.
Ribuan warga Kabupaten Pegunungan Bintang Papua yang berasal dari 227 kampung dan 34 distrik menduduki Bandara Oksibil, di ibu kota kabupaten tersebut. Aksi pendudukan mulai berlangsung sejak Jumat 11 Mei kemarin hingga saat ini, Sabtu 12 Mei 2018.
Ribuan warga yang membawa senjata perang tradisional panah dan parang, menuntut Bupati Pegunungan Bintang Costant Obtemka turun dari jabatannya karena dianggap tidak mempedulikan masyarakat. Aksi ribuan warga menduduki Bandara Oksibil merupakan bentuk kekecewaan mereka atas kondisi Kabupaten Pegunungan Bintang terhadap kepemimpinan bupati yang sudah berjalan selama 2,5 tahun ini. Di mana, tak ada pembangunan padahal dana APBD pegunungan Bintang mencapai triliunan rupiah seriap tahunnya dan selalu terserap habis.
Menyikapi hal itu Penjabat Gubernur Provinsi Papua Mayjen Purn. Sudarmo menyatakan akan melayangkan teguran kepada Bupati.
“Soal Bupati tidak pernah ada di tempat, ada aturannya, kita akan berikan teguran kalau memang sudah memenuhi waktu yang sudah ditetapkan,” kata Penjabat Gubernur di Papua pada Jumat 18 Mei.
Namun opsi mengenai pelayanan pemerintahan akan dikendalikan dari Jayapura, Gubernur mengatakan bahwa hal itu tidak sesuai aturan. “Aturan tidak memperbolehkan pemerintahan dikendalikan dari tempat lain, kalau pun ada masalah, nanti Sekda yang jalankan,” lanjut dia.
Gubernur juga meminta masyarakat Pegunungan Bintang dalam menyampaikan aspirasi agar sesuai dengan aturan dan tidak berlaku anarkistis.
Menurut Gubernur, aspirasi masyarakat terkait dugaan korupsi sudah disampaikan kepada Polda Papua dan akan segera ditindaklanjuti.
”Aspirasi untuk pemeriksaan sudah disampaikan ke Polda, terus apalagi kan cuma masalah kasus tindak pidana dan itu bukan wewenangnya Gubenur tapi aparat penegak hukum,” papar dia.
Gubernur mengingatkan, massa tidak boleh lagi melakukan aksi pendudukan atau melumpuhkan pelayanan pemerintahan.
“Soal aksi palang-palang cukup. Pokoknya jika mereka blok pemerintahan saya akan bersikap tegas, pemerintah tidak boleh berhenti harus jalan, kasihan masyarakat,” tuturnya.
Sementara Bupati Pegunungan Bintang Costent Obtemka mengakui dirinya tidak di tempat namun aktivitas pemerintahan tetap berjalan.
“Bagaimana kami mau kerja kalau aksi pemalangan terus berlangsung, para ASN juga tidak bisa kerja maksimal karena aksi tersebut,” kata Bupati Constent melalui sambungan seluler pada Jumat 18 Mei.
Sejak beberapa hari lalu, aksi ribuan massa menduduki Bandara, Kantor KPU Pegunungan Bintang dan Kota Oksibil dipicu ketidakpuasan atas kinerja Bupati Costant Obtemka dan meminta dia dicopot dari jabatannya. Massa meminta KPK dan Presiden turun langsung ke Pegunungan Bintang untuk melihat kondisi daerah tersebut secara langsung. (vv)
