JAKARTA, SUARADEWAN.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua Hakim MK (Mahkamah Konstitusi) I Dewa Gede Palguna dan Manahan Sitompul. Keduanya diperiksa sebagai saksi kasus suap yang menjerat Patrialis Akbar.
Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 11 jam, Penyidik meminta keterangan keduanya terkait proses putusan perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 tentang uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi.
Manahan menegaskan tidak ada yang janggal terkait draft putusan perkara tentang uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ya itu mengenai soal apakah draft putusan itu apakah sudah membaca, ya jelas sebagai drafter kan kita yang menyusunnya. Jadi kita sudah baca,” kata Manahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK, Senin (13/2)
Sedangkan Palguna mengaku dicecar 18 pertanyaan. Seperti diakuinya, 14 pertanyaan terkait posisinya sebagai anggota panel. Sedangkan 4 pertanyaan lainnya seputar nama penyuap Patrialis, yaitu Basuki Hariman, Kamaludin, dan Ng Fenny.
Palguna mengatakan bahwa nama-nama tersebut ia tahu dari media. “4 yang terakhir baru pertanyaan mengenai ya kapan saya mengenal Bapak Patrialis, kemudian apakah saya kenal dengan Pak Basuki, Pak Kamaludin sama Ng Fenny” katanya.
Dugaan kasus suap yang menjerat Patrialis Akbar terbongkar setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK beberapa waktu lalu
Mantan Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut disangka menerima suap sebesar 20.000 dollar Amerika Serikat dan 200.000 dollar Singapura dari importir daging.
Ia pun diganjar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama seumur hidup atau 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. (DD)
