Dana Desa Sering Dikorupsi, Jokowi: Awasi dan Dampingi

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Seringnya pejabat daerah melakukan tindak pidana korupsi, terutama Dana Desa, membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara. Sebab dana tersebut bertujuan untuk pembangunan desa, maka perlu penanganan khusus.

Menurut Jokowi, dana desa yang jumlahnya meningkat tiap tahun ini, harus betul-betul diawasi guna mencegah penyalahgunaannya. Hal ini menyusul ketika tertangkapnya Bupati Pamekasan beserta jajaran perangkat daerahnya, juga Kepala Kejaksaan negeri dan sejumlah pegawainya, terkait dengan kasus korupsi dana desa.

“Harus ada pengawasan, controlling, checking terus-menerus karena ini uang gede banget. Saya sudah selalu sampaikan,” tegas Jokowi, Jumat (4/8/2017).

Baca Juga:  KPK Tetapkan Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Tersangka Suap, Ini Harta Kekayaannya

Memang, dana tersebut jumlahnya sangat besar. Dalam tiga tahun terakhir saja, pemerintah sudah mengucurkannya sebesar Rp 127 triliun. Dan itu disalurkan langsung pemerintah ke seluruh desa-desa di Indonesia.

Karenanya seringnya dana desa justru disalahgunakan, bahkan oleh pemerintah daerah sendiri, mulai dari bupati sampai ke tingkat sendiri, maka pengawasan untuknya sangat diperlukan.

“Saya sampaikan harus betul-betul direncanakan baik (pola pengawasannya), diorganisasi, dan ada pendampingan,” imbuhnya.

Baca Juga:  ICW: Kota Medan Paling Rawan Korupsi dan Tak Kondusif untuk Berbisnis

Tercatat, dari tahun 2015 misalnya, dana desa yang dikucurkan pemerintah adalah sebesar Rp 20 triliun. Angka ini meningkat pada tahun 2016, yakni Rp 47 triliun.

Dan tahun ini, pemerintah kembali menaikkannya menjadi Rp 60 triliun. Hingga ke tahun-tahun berikut, pemerintah sudah mengatakan akan terus meningkatkan dana desa tersebut.

“Dana desa harusnya digunakan untuk mempercepat perputaran ekonomi desa (bukan untuk dikorupsi), sehingga meningkatkan daya beli masyarakat desa,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

banner 728x90