JAKARTA, SUARADEWAN.com – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq, membeberkan soal dasar pilihan politik dari partainya. Dasar tersebut, menurutnya, sejalan dengan ajaran Islam yang tidak mengarahkan pilihan politik seseorang (umat) atau memilih pemimpin berdasar agama.
“Itu (dasar pilihan politik) yang lebih penting bagi PKB,” ujar Maman.
Tetapi, apa yang diajarkan dalam Islam, bagi Maman, lebih melihat kepada integritas, komitmen, serta track record seorang kandidat.
“Kedua, dalam politik, kita (PKB) lebih mengandalkan suara masyarakat. Maka di beberapa tempat, dengan PKS dan PPP, kita bisa mengusung calon non-muslim, misalnya di Papua,” imbuhnya.
Terkait fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), ia juga menegaskan bahwa PKB lebih melihatnya sebagai sebuah opini yang tidak mengikat. Itu sebabnya, gelaran Pilkada di sejumlah daerah di Indonesia, partai berbasis Islam ini juga mengusung calon kepala daerah yang non-muslim.
“Fatwa MUI itu merupakan opini yang coba diterapkan MUI dan itu tidak mengikat. Itu hanya menjadi landasan pertimbangan yang bisa dipakai, dan bisa juga tidak,” tegas Maman kembali.
Adapun soal kencangnya isu SARA di Pilkada DKI Jakarta, terangnya, itu terjadi karena agama telah menjadi alat politisasi. Padahal agama tidak mengajarkan untuk memecah belah persatuan.
“Hanya ketika agama dijadikan alat politisasi, maka yang terjadi memang sebuah sinyal bahaya,” tukasnya.
Meski demikian, dari hasil Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, justru menandakan bahwa ada kematangan politik warga pemilih di Jakarta. Hal ini dilihat dari raihan kemenangan pasangan Ahok-Djarot yang menunjukkan bahwa isu SARA yang bergulir drastis sebelumnya itu sama sekali tidak mempan sebagai senjata politik.
“Maka kita harap di putaran kedua, yang head to head lebih mempertimbangkan adu gagasan dan ide. Sehingga yang diuntungkan adalah rakyat Jakarta. Tak perlu ada komentar berbau SARA. Cukup tunjukkan (layak atau tidaknya) menjadi pelayan bagi masyarakat di Jakarta,” tandasnya. (ms)
