DPR RI  

Data Aset dan Sitaan KPK Tak Jelas, DPR Minta BPK Untuk Melakukan Audit

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Pansus Hak Angket KPK DPR RI segera berkirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit aset-aset berupa barang sitaan dan rampasan yang selama ini dimiliki KPK.

Pasalnya, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Rampasan Negara (Rupbasan) tak memiliki data aset sitaan KPK tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa, bahwa terdapat ketentuan yang mewajibkan bahwa seluruh barang itu harus di daftar di Rupbasan.

“Ada ketentuan yang mewajibkan bahwa seluruh barang itu harus didaftar di Rupbasan. Ternyata, setelah kami temui Kepala Kantor Rupbasan di Jakarta dan Tangerang, aset berupa rumah, tanah, dan uang tidak ada sama sekali. Untuk melacak lebih jauh tentu dengan proses audit. Dan yang bisa melakukan itu adalah BPK,” kata Agun Gunandjar Sudarsa di Media Center DPR, Senin (21/8/2017).

Baca Juga:  Kerap Langgar Kode Etik, Pansus Angket Sasar Penyidik dan Jaksa di KPK

Disampaikan oleh Agun, ketidakjelasan ini jadi temuan menarik bagi Pansus, karena aset-aset dari perkara yang ditangani KPK tersebut tak jelas di mana ditempatkan. Mestinya, semua aset dari perkara hukum itu dikelola oleh lembaga negara bernama Rupbasan. Aset-aset yang dimaksud adalah tanah, bangunan, rumah, sampai uang dari perkara tindak pidana korupsi.

Baca Juga:  DPR: Data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kemensos Bermasalah

Aset sitaan dan rampasan KPK ini, sambung Agun, jadi misteri. Ini berpotensi terjadi penyalahgunaan. Dengan meminta BPK untuk mengaudit, akan diketahui mana aset yang dirampas, disita, dan yang sedang dalam proses lelang.

“Kita akan membuat surat kembali kepada BPK untuk melakukan audit aset-aset barang rampasan dan barang sitaan, sebab DPR tak memiliki kapasitas untuk menelusuri di mana keberadaan aset-aset tersebut,” ujar Agun. (AK)

Tinggalkan Balasan

banner 728x90