HomeHukum dan HAM

Delik Korupsi Diatur dalam RUU KUHP, KPK: Kami Menolak

Delik Korupsi Diatur dalam RUU KUHP, KPK: Kami Menolak

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang mengatakan menolak keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah yang telah menyepakati delik aturan tindak pidana korupsi (tipikor) diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kepada media, Rasamala justru mempertanyakan janji DPR dalam rapat sebelumnya, yang memberikan waktu kepada pemerintah untuk berdiskusi lebih lanjut bersama KPK.

“Tapi belum dilakukan,” kata di Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Penolakan tersebut dilayangkan setelah Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP Benny K. Harman mengatakan pemerintah dan DPR telah bersepakat untuk memasukkan delik korupsi ke dalam RUU KUHP yang saat ini masih dalam pembahasan. Kata dia, dengan diaturnya delik korupsi dalam RUU KUHP tidak akan mengganggu efektifitas lembaga KPK, justru melengkapi jenis-jenis tipikor yang belum diakomodir dalam undang-undang.

Baca Juga:  KPK: Korupsi Musuh Terbesar Pelaksanaan HAM di Indonesia

“Ini untuk melengkapi jenis-jenis tindak pidana korupsi yang selama ini belum diakomodir dalam undang-undang mereka,” jelas Benny.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC), di antaranya tindak pidana memperdagangkan pengaruh (trading in influence), tindak pidana penyuapan di sektor swasta (bribery in the private sector), tindak pidana memperkaya secara tidak sah (illicit enrichment) dan tindak pidana penyuapan pejabat publik asing dan pejabat publik organisasi internasional.

Baca Juga:  HM Prasetyo: Jaksa Agung Siap Bantu KPK Tangani Kasus Korupsi E-KTP

Menanggapi hal tersebut, Rasamala mengatakan bila pemerintah dan DPR berkomitmen untuk mendukung KPK dalam memberantas korupsi, seharusnya yang lebih baik direvisi adalah undang-undang tipikor bukan justru memasukkan delik korupsi ke dalam RUU KUHP.

Lanjutnya, masih ada rancangan undang-undang yang seharusnya menjadi perhatian tetapi justru diabaikan. Di antaranya penyelesaian RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Tunai.

“Itu semua yang justru lebih dibutuhkan untuk mendorong lebih kuat pemberantasan korupsi, tapi malah tidak menjadi perhatian pemerintah dan DPR,” tuturnya.

Ia juga mengatakan bahwa tidak mengkin terdapat dua undang-undang yang mengatur tindak pidana yang sama.

“Ini akan menjadi problem dalam operasionalnya,” pungkasnya. (ms)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0