JAKARTA, SUARADEWAN.com – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan Pilkada DKI Jakarta putaran dua. Ia pun siap pasang badan jika ada dari prajuritnya ditolak melakukan pengamanan, apalagi sampai dimeja-hijaukan jika terjadi hal-hal yang tidak dinginkan dalam tugasnya.
“Apapun akibatnya untuk membuat Jakarta aman, saya jamin kamu tidak akan duduk di meja hijau (pengadilan) sebagai terdakwa),” ujar Jenderal Gatot di depan ribuan prajurit TNI-Polri saat pembekalan untuk penjagaan tiap-tiap tempat pemungutan suara (TPS) di Enconvention Ancol, Selasa (18/4/2017)
Jenderal Gatot menyatakan bahwa jaminan tersebut wajib diberikan karena sudah menjadi tugas mereka (TNI-Polri) untuk mengamankan jalannya Pilkada DKI Jakarta yang sebentar lagi akan terselenggara ini. Hal itu pun disambut sorak-sorai yang meriah dari para prajurit yang hadir dalam pembekalan.
Selain itu, Jenderal Gatot juga menegaskan bahwa jaminan tersebut agar prajurit TNI-Polri mampu memaksimalkan tugasnya dalam melakukan pola pengamanan. Selama itu sesuai dengan prosedur, tentu akan baik-baik saja. Tak perlu ada yang ditakutkan.
Seperti diketahui, prajurit TNI dan Polri sudah disumpah dan diberi gaji untuk memberikan pengamanan terhadap masyarakat DKI Jakarta. Kalaupun ada yang dilaporkan menjadi tersangka atas tindakan dalam memberikan pengamanan, maka dirinya bersedia menggantikan posisi prajurit.
“Ini direkam, yang sebagai terdakwa adalah yang memberi perintah ke kamu. Panglimamu sebagai terdakwa,” tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Polisi Jenderal Tito Karnavian. Ia mengatakan agar prajurit TNI-Polri tidak perlu ragu dalam bertindak selama itu tidak melampaui prosedur yang berlaku. Ia menegaskan bahwa ini adalah kewajiban kita sebagai pengayom masyarakat.
“Jika kita tak mampu melaksanakan ini, maka kita berdosa pada negara yang telah menggaji kita,” ujar Tito.
Sementara, Menko Polhukam Wiranto hanya mengingatkan kepada prajurit agar dalam bertindak harus jaga perilaku, persuasif dan edukatif.
“Yang kita hadapi bukan musuh, tapi rakyat sendiri. Oleh karena itu, jaga perilaku, persuasif dan edukatif. Tapi tegas kalau sudah menyangkut pelanggaran hukum,” tutur Wiranto. (ms)
