BANTEN, SUARADEWAN.com – Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Provinsi Banten menyambut baik, pembubaran Organisasi Masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Kemanan (Kemenko Polhukam), pada Senin (08/5) kemarin.
Sekretaris GP Ansor Banten Khoirun Huda mengatakan, ini memang menjadi salah satu tuntutan GP Ansor dari awal, yakni meminta pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk membuatkan aturan. Sebab, menurutnya HTI merupakan organisasi yang mengusung khilafah islamiyah, anti NKRI dan juga anti demokrasi.
“Saya kira langkah pemerintah sudah tepat, dan kita, anak-anak muda Nahdlatul Ulama (NU) yang tergabung dalam GP Ansor melihat bahwa, NKRI adalah Negara yang diwariskan oleh para ulama dan para pendahulu. Itu yang kemudian membuat anak-anak muda NU menjaga warisan para ulama, ” kata Khoiron Huda, pada (09/5).
Menurut Huda, selama ini aksi-aksi yang dilakukan oleh HTI selalu meneriakkan isu-isu khilafah Islam yang artinya itu akan menghilangkan NKRI. Sehingga GP Ansor beranggapan bahwa HTI ini terputus dengan sejarah berdirinya NKRI.
“Mereka tidak pernah merasa berjuang, apalagi berjasa untuk membangung NKRI. Tau-tau mereka memutus wacana untuk membangun dengan negara khilafah, itu yang membuat kami tidak terima. Tapi diluar daripada itu baik GP Ansor maupun Banser tetap menghindari pergesekan yang akan terjadi. Persoalan kemudian mereka akan menolak pembubaran yang sudah dilakukan pemerintah itu hak mereka,” paparnya.
Oleh sebab itu, GP Ansor Banten meminta agar pemerintah segera memproses pembubaran HTI secara hukum, dengan harapan ke depan tidak lagi memberikan ruang gerak kepada organisasi-organisasi yang anti terhadap Pancasila.
“Dasar kita jelas, Ansor dan Banser mendukung sikap pemerintah untuk membubarkan HTI, kami siap berada dibelakang pemerintah dalam hal ini. Jadi besar harapan kami, pemerintah segera memproses secara hukum keabsahannya, ” tukasnya.
Hal senada disampaikan oleh Ketua GP Ansor Provinsi Banten Ahmad Nuri menambahkan, langkah pemerintah sudah tepat, sudah baik dan sudah memberikan faedah bagi proses kebangsaan ke depan. Pihaknya melihat dalam konteks pemerintah adalah upaya mengantisipasi proses konflik berkepanjangan ditingkat konflik horizontal.
“Mereka (HTI-red) tidak hanya melakukam dakwah dalam konteks islam, tapi mereka telah berupaya menggantikan Pancasila, NKRI, UUD 1945, dalam konteks itulah GP Ansor melihat urgensi dan relevansi begitu penting pembubaran HTI di bumi Nusantara ini,” imbuhnya.
Dalam konteks kemanusiaan dan hubungan islamiyah Ahmad Nuri menegaskan, bahwa kita adalah saudara dengan mereka-mereka. Akan tetapi, lain halnya dalam konteks kebangsaan, negara pancasila, UUD dan negara kesatuan. Mereka bukan hanya berbeda tapi mereka akan menggantikan negara Pancasila.
“Langkah pemerintah sudah sangat tepat, tinggal di follow up dan langkah hukum sehingga ketetapannya inkrah dan permanen. Sehingga mereka tidak muncul-muncul kepermukaan lagi. Sementara itu negara juga harus hadir dalam mengantisipasi terjadinya sejumlah pergesekan yang nantinya dapat merugikan orang lain,” tandasnya. (fn)
