JAKARTA, SUARADEWAN.com – Sejak akhir Januari lalu, Rumania diwarnai dengan gejolak kemarahan massal. Mereka (rakyat) marah karena pemerintah dianggap telah melegalkan tindakan korupsi di kalangan pejabat dengan disahkannya UU Pidana baru (dekrit) tentang peringanan hukuman bagi para koruptor.
Setelah mendapat tekanan massa yang mencoba menghantam dekrit tersebut, yang sekaligus membawa serta tuntutan referendum melawan korupsi, pemerintah Rumania akhirnya mengaku kalah. Sebagaimana diumumkan pada Minggu, 13 Februari 2017, pemerintah akhirnya menerima usulan referendum dari rakyat. Bahwa hukuman bagi para pelaku koruptor, juga dalam jenis kejahatan lainnya seperti pemerkosaan dan pelecahan seksual, harus diadakan hukuman yang setimpal, yang diputuskan secara bersama demi kepentingan rakyat yang sebesar-besarnya.
Seperti diketahui, aksi protes massal ini dipicu oleh adanya keputusan pemerintah yang mencoba mengurangi masa tahanan bagi para pelaku korupsi (koruptor). Pengurangan tahanan hingga lima tahun ini berlaku ke dalam jenis kejahatan korupsi apapun, termasuk penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.
Dalam Undang-Undang Pidana baru, selain disahkan secara diam-diam oleh DPR dan pemerintah, ada pasal yang spesifik menyebut bahwa pejabat tidak bisa didakwa penjara jika ancaman hukumannya kurang dari lima tahun. Dan untuk korban kejahatan korupsi, sebagaimana diatur di dalamnya, hanya boleh melaporkan kejahatan enam bulan setelah kasus itu terjadi. Kebijakan atau beleid inilah, dalam pandangan mereka (massa aksi), tak lain adalahupaya semata untuk melegalkan korupsi di negeri bekas satelit Uni Soviet itu.
Keberadaan beleid ini jelas memberi dasar hukum pengampunan kepada terpidana korupsi, termasuk mengembalikan semua hak politik mereka. Apalagi para pejabat yang beberapa tahun belakangan tersandung kasus kejahatan korupsi, baik itu suap maupun pengemplangan uang negara, rata-rata mereka (terpidana korupsi) dihukum/dipenjara kurang dari lima tahun.
Menurut Pakar Antikorupsi Laura Stefan, UU atau belied itu sangat politis. Itu disusun demi menyelematkan seorang politikus dari jeratan kasus korupsi yang melilitnya. “Sosok paling diuntungkan dari adanya beleid tersebut adalah Liviu Dragnea,” ujarnya.
Politikus bernama Dragnea ini merupakan Ketua Partai Penguasa Parlemen, yakni Partidul Social Democrat atau Partai Sosial Demokrat (PSD). Dan pada saat beleid tersebut diputuskan, dia (Dragnea) tengah dituntut atas kasus manipulasi pemilu dan juga suap dalam referendum pemakzulan Presiden Rumania pada 2012 silam.
Sebagai respon, nyaris seluruh fraksi politik di Rumania bersatu menggugat “UU siluman” tersebut. Sudah lebih dari dua minggu rakyat melakukan aksi massa yang sporadis di Bukares, maupun di kota-kota besar Rumania lainnya. Pemicunya hanya satu: usulan beleid dipandang tidak masuk akal. Apalagi alasan yang dibangun adalah karena penjara Rumania sudah penuh.
Yang paling disesalkan oleh para demonstran, di tengah gejolak amarah massa, pemerintah dan DPR justru meloloskan aturan ini secara diam-diam. UU pidana itu disahkan dalam rapat paripurna yang seharusnya hanya membahas anggaran belanja negara Rumanis.
Amarah massa kian terpicu setelah Menteri Kehakiman Florin Iordache dalam konferensi pers tidak bisa menjelaskan secara detail ke publik tentang alasan pemerintah dan DPR mengesahkan beleid tersebut. Hal ini terbukti dari jumlah massa yang awalnya hadir sebanyak 15 ribu orang, bertambah menjadi 10 kali lipat.
Kemarahan massal pun terus menjalar. Tak hanya terjadi di Rumania saja, tetapi sejumlah warganya berada di Berlin, London, Paris, serta Brussels, juga turu menggelar aksi massa yang serupa. Diperkiran total dari seluruh demonstran di Eropa, dengan tuntutan yang sama, mencapai 300 ribu orang. Dan aksi massa ini merupakan aksi berskala paling besar yang pernah dialami di Rumania dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini. (ms)
