HomeDaerahNusa Tenggara

Diduga Karena Tidak Mau Bikin Laporan Fiktif, Aparat Desa Ini Dipecat Kades

Diduga Karena Tidak Mau Bikin Laporan Fiktif, Aparat Desa Ini Dipecat Kadesilustrasi

ROTE NDAO, SUARADEWAN.com — Tindakan sewenang-wenang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Desa di Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao – NTT dengan memberhentikan aparat desa yang tidak sejalan dengan keinginan sang kades.

Oknum Kepala Desa yang berinisial  MSS itu memberhentikan Ricki Yan dari jabatan kepala seksi Pelayanan Desa ‘D’ sejak tanggal 31 Juli 2021 kemarin. Ternyata usut punya usut sang kades memecat aparatnya gara-gara tidak mau mengikuti kehendak kades untuk buat laporan fiktif dan ‘makan’ dana stunting yang ada dalam alokasi desa tersebut.

Aparat Desa yang dipecat tersebut, kepada media ini menceritakan bahwa dirinya diberhentikan oleh kades sejak 31 juli 2021, Namun Ia baru menerima SK pemberhentiannya per tanggal 12 Agustus 2021 lalu

“Walau SK pemberhentian saya 31 Juli 2021, tetapi saya baru terima SK, 12 Agustus 2021, sehingga saya harus menerima hak saya dan alasan pemberhentian saya dari jabatan kepala seksi,” kata Ricky (16/8).

Baca Juga:  Lapas Kelas III Ba'a Rote Ndao Bersih dari Narkoba

Riki mengisahkan dalam satu kesempatan kades mengajak riki dan mengatakan dirinya bersama bendahara telah mencairkan dana dan menyuruh dirinya untuk tanda tangan, dan dijanjikan akan mendapatkan uang sedikit. Tetapi dirinya tidak mau karena dirinya tidak ikut mencairkan dana tersebut dan besaranya juga dirinya tidak tahu.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Desa D, MSS membenarkan jika sudah memberhentikan aparat desanya tersebut, disebabkan yang bersangkutan jarang masuk kantor dan tidak loyal kepadanya.

“Saya sebagai kades sudah memberikan teguran lisan dan teguran tertulis sehingga yang bersangkutan diberhentikan sebagai perangkat desa,” kata dia (16/8).

Akan tetapi, tindakan sewenang-wenang oknum kades ini jelas bertentanga dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 51, bahwa Perangkat Desa dilarang:
a. merugikan kepentingan umum;

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

Baca Juga:  Eks Camat Rote Selatan Joni Manafe Bantah Terima 'Pemberian' dari Kades Daleholu

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

g. menjadi pengurus partai politik;

h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

(DANCE HENUKH)

COMMENTS

WORDPRESS: 2
DISQUS: 0