Dinilai Tak Transparan, KPU Bombana Akan Dilaporkan ke DKPP

RUMBIA, SUARADEWAN.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana telah menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bombana berdasarkan pada surat bernomor: 374/PP.04-Pu/7406/2022 pada tanggal 4 Desember 2022, dinilai tak transparan pada proses pemilihannya.

Penilaian itu salah satunya dari Abady Makmur salah satu peserta yang gagal menjadi anggota PPK, merasa KPU bombana tidak terbuka pada proses pemilihan PPK karena tidak menyajikan data-data hasil wawancara calon anggota PPK.

“KPU harus terbuka, harus transparan untuk kemudian menyajikan data-data hasil wawancara. Di satu sisi mereka mengumumkan data hasil CAT tapi di sisi lain mereka tidak mengumumkan hasil wawancara” kata Abady, Selasa 20/12/22.

Abady Makmur

Selanjutnya Abady Makmur pun meminta kepada KPU bombana untuk membuka rekaman hasil wawancara antara dirinya yang berada di urutan ke enam dengan nilai CAT 92 dan Nurmacita, A.md.Keb dengan nilai CAT 56.

Baca Juga: Pengamat Hukum Indonesia: Siapapun Bisa Jadi Dalang Kasus Novel

“Saya mau dibukakan hasil wawancara saya di publik, kita dengar seperti apa pertanyaan komisioner kepada saya dan seperti apa jawabannya saya baru kita bandingkan rekamannya nurmacita atau andi yang tontonunu yang masuk 1 sampai 5 seperti apa pertanyaannya komisioner dan jawabannya mereka. Betul tidak mereka mengalahkan saya dalam hal wawancara,” ucapnya.

Abady Makmur yang merupakan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat kabupaten bombana ini berencana akan melaporkan KPU Bombana ke DPRD dan DKPP dengan beberapa bukti yang cukup kuat.

“Saya akan lakukan adalah satu, insyaa allah senin saya akan masukan aduan ke DPRD untuk meminta fasilitasi dengar pendapat untuk klarifikasi. Kedua saya akan membuat aduan ke DKPP karena ada bukti,” ungkap abady

Dikonfirmasi secara terpisah, Abdi Mahatma salah satu Komisioner KPU Bombana mempersilahkan bagi siapa saja yang mempersoalkan keputusan KPU bombana terkait perekrutan anggota PPK.

“Bukan hanya soal abadi, dan semua yang lain sudah selesai, bagi kami sudah selesai, jika ada orang yang tidak puas silahkan mengambil jalur-jalur yang dibenarkan oleh mekanisme misalnya mengadunya ke DKPP silahkan ndak ada masalah, ”ucapnya.

Kemudian lanjut mantan redaktur kendari pos ini juga menegaskan bahwa keputusan hasil seleksi anggota PPK telah melalui mekanisme pleno berdasarkan variabel wawancara.

“Yang pasti keputusan kami sudah dilakukan melalui keputusan pleno, tentu saja salah satu ukurannya adalah wawancara. Dalam wawancara kategorinya tidak saja hanya soal kau jago berbicara bos, ada soal integritas disana, ada soal loyalitas disana, ada soal pengetahuan teknis kepemiluan kemudian rekam jejaknya,” tegasnya. (asb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90