HomeDaerahSulutenggo

Dinilai Tidak Profesional, Pengamat: Profesionalitas Timsel Bawaslu Sulut Terkait dengan Keahlian

Dinilai Tidak Profesional, Pengamat: Profesionalitas Timsel Bawaslu Sulut Terkait dengan Keahlian

MANADO, SUARADEWAN.com — Pelaksanaan Seleksi Pemilihan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Bawaslu RI, menarik perhatian dari beberapa kalangan pemerhati politik dan pemilu. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah terkait profesionalitas Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Sulut.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Iqbal Suma, Peneliti dan Pemerhati Sosial Politik di Manado mengatakan profesionalitas tim Seleksi Bawaslu Sulut terkait dengan kompetensi setiap Timsel dalam suatu bidang yang sesuai dengan keahliannya.

Muhammad Iqbal Suma, Peneliti dan Pemerhati Sosial Politik di Manado

“Dari kerangka tersebut, setidaknya terdapat 2 elemen penting dalam menilai profesionalitas seorang Tim Seleksi, yaitu Teliti dan Akurat. Seluruh Tim Seleksi perlu memastikan semua tahapan pemilu dilakukan dengan teliti dan akurat. Hal ini akan membangun persepsi publik bahwa tahapan seleksi telah dilaksanakan oleh orang-orang yang tepat,” kata Iqbal dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi (2/8).

Lebih lanjut, Iqbal menyebut  Kritikan kepada Tim Seleksi yang dianggap tidak professional, karena salah satu anggota Tim Seleksinya selama proses verifikasi hingga tahapan wawancara, tidak berada di kota Manado maupun di salah satu kab/kota di Sulawesi Utara karena menunaikan Ibadah Haji adalah terlalu buru-buru dan serampangan.

Baca Juga:  Gotong Royong, Jajaran Bawaslu Se-Sulut Bantu Pengawas Pemilu Korban Bencana Bolmong-Bolsel

“Dari sini, akar masalahnya muncul; apakah ketidakhadiran Isyana dapat dianggap tidak profesionalnya tim Seleksi? Apakah penggunaan platform digital, semacam zoom meeting dalam tahapan seleksi Pimpinan Bawaslu mengurangi integritas dan profesionalitas tim seleksi dalam bekerja?,” lanjutnya.

Iqbal menyebut, Setidaknya ada 2 hal utama yang perlu diperhatikan terkait masalah ini: 1) apa yang menjadi standar profesionalitas Tim Seleksi dalam Bekerja, 2) apakah penggunaan platform digital dalam proses demokrasi dan pemilu secara signifikan mengurangi integritas dan profesionalitas penyelenggaraan tahapan seleksi ?.

“Profesionalitas ini terikat dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tahapan seleksi harus dipastikan dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Ini termasuk, Tim seleksi memastikan penyelenggaraan seleksi berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan memenuhi kriteria dan standar pelaksanaan seleksi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang,” terang Iqbal.

Pelaksanaan tes wawancara oleh Tim Seleksi Bawaslu Sulut, beberapa waktu lalu)

Oleh sebab itu, kata Iqbal profesionalisme Tim seleksi Bawaslu Sulut, harus diukur dengan mengutamakan indikator terkait keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Tim seleksi Anggota Bawaslu harus bersikap dan bertindak secara profesional sesuai dengan salah satu prinsip penyelenggara pemilu yang tercantum dalam pasal 4 Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Jadi yang menjadi standar profesionalitas bagi Tim Seleksi adalah, apakah kinerja mereka bertentangan dengan undang-undang atau tidak,” jelasnya.

Baca Juga:  Tekan Angka Golput di Pilkada 2020, KPU Diminta Lebih Massif Sosialisasi

Selanjutnya, menurut Iqbal terkait dengan ketidakhadiran salah satu Timsel Bawaslu Sulut, tidak bisa dengan serampangan dianggap sebagai pelanggaran profesionalitas seorang tim seleksi.

“Hal ini disebabkan; pertama, ketidakhadiran salah seorang tim seleksi bukan merupakan bentuk pelanggaran etika atau sikap tidak profesional menjalankan tugas secara sengaja sebagai tim seleksi yang bertentangan dengan undang-undang. Ketidakhadiran tersebut merupakan hambatan teknis (technical obstacle) yang sama sekali tidak berhubungan dengan keahlian dan profesionalitas tim seleksi apalagi melanggar ketentuan perundang-undangan,” kata dia.

Lebih lanjut Iqbal menyebut jika hambatan teknis tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan platform digital zoom meeting.

“Penggunaan platform digital bukan merupakan hal baru dalam tahapan pemilihan umum maupun pilkada. Selama masa pandemi, pelaksanaan tahapan pilkada 2020 banyak pertemuan penting dilakukan secara daring melaluil platform digital yang melibatkan ratusan orang. Setidaknya ada ratusan pertemuan yang diadakan secara daring (online) selama tahapan pilkada dengan menggunakan platform digital zoom. Jika dibandingkan dengan tahapan seleksi Anggota Bawaslu yang hanya melibatkan 5 tim seleksi, penggunaan platform digital dalam setiap pertemuan tidak dengan sendirinya mengurangi integritas tim seleksi,” pungkas Iqbal. (red/eb)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0