JAKARTA,SUARADEWAN.com – Perpanjangan kontrak karya Freeport kembali menyulut kemelut antara PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah. Permasalahan yang berlarut ini karena pemerintah dinilai tidak serius dalam memberikan kepastian terkait perpanjangan kontrak karya Freeport.
Bahkan ada kecenderungan dari pemerintah untuk mengulur permasalahan ini dan menariknya ke isu nasionalisme untuk kepentingan politik.
Hal tersebut dikemukakan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2017).
“Sudahlah, soal Freeport ini enggak usah gagah-gagahan. Enggak usah kampanye lagi. Udah jadi pemerintah kok. Eh, orang ini cuma mau dagang. Mau rekrut tenaga kerja dari kita,” ungkap Fahri.
Menurut Fahri, kemelut kontrak karya adalah permasalahan soal perdagangan, namun pemerintah seolah ingin menariknya ke ranah politik.
Dia pun menganggap pemerintah selama ini tidak serius dalam menangani permasalahan Freeport yang sudah berlangsung lama.
“Bertahun-tahun melewati kasus per kasus dan DPR pernah jadi korban karena skandal itu, pernah menjatuhkan pimpinan DPR yang lama kemudian sekarang balik lagi. Cukuplah masalah ini. Selesaikan dong,” katanya.
Padahal jika pemerintah serius, jelas Fahri, masalah kontrak karya Freeport bisa segara diselesaikan karena masalah ini tidak serumit yang pemerintah pikirkan.
“Mau diselesaikan atau mau diulur. Kalau mau selesaikan harusnya duduk bareng. Bilang ke Freeport kalau kita punya undang-undang yang harus dieksekusi. Lalu dieksekusi dan sebagainya. Itu kan tahapan kerjanya,” imbuh Fahri.
“Freeport ini PT lho, bukan negara. Ngadepin PT aja enggak bisa, gimana mau ngadepin negara lain,” sambungnya. (DD)
