JAKARTA, SUARADEWAN.com – Pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertujuan untuk memperjelas peta perpolitikan nasional yang akhir-akhir sedikit bergeser.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana. Ia menjelaskan bahwa pertemuan bertajuk “Diplomasi Nasi Goreng” tersebut tidak hendak mengubah arah atau peta politik yang selama ini bergulir di Senayan, melainkan semakin memperjelasnya.
“Pertemuan SBY dan Prabowo hanya memperjelas saja peta politik yang selama ini sudah terjadi di parlemen,” ujarnya di Jakarta, Jumat (28/7/2017).
Memang, sejak pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu), yang kemudian berakhir dengan disahkannya UU Pemilu di mana ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20-25% menjadi salah satu poin krusialnya, membuat peta politik di Senayan sedikit berubah.
Diketahui, empat fraksi, yakni Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN melakukan aksi walk out karena menghendaki presidential threshold 0% alias dihapuskan.
Sementara yang menghendaki 20-25%, terdiri dari enam fraksi partai koalisi pendukung pemerintah, yakni PDIP, NasDem, Golkar, Hanura, PKB, dan PPP.
“Saya kira partai pendukung pemerintah, kecuali PAN, masih solid dan berjalan seiringan,” kata Dadang.
Terlepas dari peta perpolitikan nasional ini, yang jelas, menurut Dadang, pertemuan SBY-Prabowo membawa efek besar bagi perkembangan politik di Indonesia. Hal ini salah satunya bisa dinilai dari erat dan harmonisnya kembali hubungan antar pemimpin partai, Demokrat dan Gerindra, yang sebelumnya terkesan berseteru.
“Hubungan harmonis antar elit tentunya sangat penting dalam memperkokoh pembangunan politik dan demokrasi. Setidaknya, pertemuan mencairkan suasana di antara keduanya,” pungkasnya.
