HomeDaerahSulselrabar

Direktur Eksekutif LKPD Sultra : Tidak Boleh Ada Penindasan Atas Nama Investasi

Direktur Eksekutif LKPD Sultra : Tidak Boleh Ada Penindasan Atas Nama Investasi

KENDARI, SUARADEWAN.com – Lembaga Kajian Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (LKPD Sultra) terus menunjukkan konsistensinya dalam melakukan advokasi terhadap persoalan sosial kemasyarakatan.

Terbaru adalah dugaan penyerobotan lahan warga di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara yang diduga dilakukan oleh PT Rohul Energi Indonesia (PT REI) dan PT Almharig yang disuarakan LKPD hingga ke DPRD Prov Sultra.

Untuk membahas persoalan tersebut, DPRD Sultra merespon aspirasi yang disuarakan LKPD Sultra sejak Bulan Januari itu dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat pada, Senin (01/03/2021).

Sayangnya, RDP yang dimulai Pukul 10. 00 WITA dan dipimpin oleh Sekretaris Komisi III DPRD Sultra LM Marshudi tersebut tidak dihadiri oleh Pihak PT REI dan hanya dihadiri oleh Direktur PT Almharig dan Organisasi Perangkat Daerah terkait serta Masyarakat pemilik lahan dan LKPD Sultra.

Baca Juga:  Kasus Positif Covid-19 Bombana Bertambah, Jubir Satgas: Jangan Panik!

Menanggapi ketidakhadiran Pihak PT REI, Direktur Eksekutif LKPD Sultra Muh Arham menyatakan dukungan agar DPRD Sultra segera membentuk Pansus.

“Kita sangat menyayangkan sikap PT REI yang tidak mengindahkan undangan DPRD Sultra padahal undangan ini sudah yang kedua kalinya dan informasi yang kami peroleh dibawa langsung ke kantor pusatnya di Jakarta,” jelasnya.

Ruang Rapat Pimpinan Lantai II Gedung A Sekretariat DPRD Prov Sultra

“Karena itu LKPD Sultra sangat mendukung sikap anggota DPRD Sultra untuk segera membentuk Pansus terkait PT REI yang beroperasi di Kabaena Tengah ini,” tambahnya.

Sementara terkait PT Almharig yang wilayah konsesinya di Kabaena Selatan, yang juga diduga melakukan penyerobotan lahan warga, sebagaimana keputusan dalam forum RDP DPRD Sultra yang dikemukakan Sudirman, anggota Komisi III akan segera melakukan kunjungan ke Kabaena.

Baca Juga:  5 Tahun Jadi Buronan Korupsi, Eks Anggota DPRD Sultra Ditangkap

“Kami dari DPRD Sultra dalam waktu dekat ini akan menjadwalkan untuk kunjungan lokasi bersama-sama pertanahan dan pihak PT Almharig dan juga LKPD Sultra, mudah-mudahan dengan kunjungan kami bisa mendapatkan solusi untuk masalah ini,” jelas Politisi PKS ini.

Sikap DPRD Sultra tersebut disambut baik oleh Direktur LKPD Sultra selaku aspirator dalam RDP tersebut.

“Tentu kita menyambut baik sikap DPRD Sultra yang akan segera berkunjung ke Kabaena, semoga masalah ini cepat selesai, kita menghormati perusahaan selama melakukan kegiatannya dengan baik, namun jika ada hal-hal yang salah apalagi merugikan masyarakat tentu wajib kita luruskan, intinya silahkan beroperasi tapi jangan merugikan masyarakat,” tandas Arham.

“Jangan ada penindasan atas nama investasi karena tujuan investasi yang sesungguhnya adalah memberikan kesejahteraan kepada rakyat,” tambah Arham dengan tegasnya. (AW)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: